Anies Baswedan Yakin Rakyat DKI Jakarta Akan Menjaga Legacy

Anies Baswedan mengakhiri tugas sebagai gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Selama lima tahun memimpin, wajah ibu kota negara berubah. Banyak legacy atau warisan karya-karya yang sangat monumental. Berikut wawancara eksklusif Harian Disway dengan Anies Baswedan pada 25 Oktober 2022 di Jakarta.

---

Kalau di-ranking, apa lima besar dari legacy Anda sebagai gubernur DKI Jakarta? 

Kalau bicara lima besar, ini kaitannya dengan manfaat yang dirasakan warga. Pertama, meringankan biaya hidup. Ini dimulai dengan biaya transportasi di Jakarta menjadi lebih murah dengan kita membuat Jak Lingko. Ongkos pergi ke mana pun cuma Rp 10 ribu.  Ke mana pun di Jakarta. Itu sebuah penghematan yang luar biasa. Ilustrasi saja, dari Jagakarsa sampai ke Kelapa Gading, kalau naik ojek Rp 80 ribu. Dengan Jak Lingko cuma Rp 10 ribu. Jadi, biaya hidup itu nomor satu adalah transportasi.

Jak Lingko mengintegrasikan berbagai moda transportasi di Jakarta.-Foto: Fikri Yursak @er.mahardika-

Saat harga BBM naik bagaimana?

Ketika BBM naik, ongkos transportasi Jakarta tidak naik. Kita tambah subsidi. Rp 4 miliar kalau enggak salah. Untuk menanggung supaya rakyat tidak menanggung biayanya. Nah, itu bisa kita lakukan kenapa, karena kita sudah mempunyai transportasi umum Jakarta. Transportasi umum Jakarta itu dulu coverage-nya hanya 42 persen wilayah. Sekarang sudah 87 persen wilayah Jakarta ter-cover kendaraan umum. Jadi, dalam jarak 500 meter dari mana pun bisa mendapat kendaraan umum di Jakarta sekarang. Dan konsekuensinya, jumlah penumpang juga naik. Semula 250 ribu orang sekarang menjadi 1 juta penumpang.

Biaya hidup apa lagi yang diringankan?

Mengurangi pengeluaran di bidang pendidikan. Yakni, dengan perluasan jangkauan kartu Jakarta pintar (KJP). Lalu, meningkatkan bansos. Juga, perluasan BPJS Kesehatan. Pada saat kita masuk itu yang punya BPJS di Jakarta cuma 73 persen. Itu 27 persen lainnya rakyat paling bawah. Begitu mereka sakit, bisa terbayang kan ongkosnya. Nah, itu kami handle. Pemprov menyubsidi Rp 1,3 triliun–Rp 1,4 triliun, langsung. Dibayari pemerintah. Dan lurah diminta untuk menyisir seluruh warganya untuk memastikan seluruh warga dapat BPJS Kesehatan. Dalam waktu lima bulan, 99 persen warga DKI Jakarta punya BPJS Kesehatan.

Wilayah DKI Jakarta kan juga Kepulauan Seribu. Bagaimana dengan biaya hidup di sana?

Biaya hidup di kepulauan itu tinggi. Belanja harus ke daratan. Apa yang dikerjakan? Kita membuat Jakgrosir di sana. Kayak Pasar Kramat Jati, tapi di Kepulauan Seribu. Sehingga warung-warung di Kepulauan Seribu itu tidak perlu ke daratan Jakarta kalau mau belanja grosir. Cukup belanja di situ. Yang nanggung biaya transportasinya pemerintah. Sehingga biaya di sana menjadi murah. Jadi, itu cara untuk mengurangi biaya hidup di sana.

Itu tadi capaian pertama dalam pengurangan biaya hidup. Apa yang kedua?

Yang kedua adalah menjadikan hunian itu sebagai hak dasar. Rumah tinggal itu adalah hak warga. Ini terkait pajak bumi dan bangunan (PBB). Seluruh rumah, 60 meter pertama tanahnya bebas PBB. Mengapa? Karena sebagai manusia itu perlu tanah untuk tinggal. Terus 36 meter persegi pertama bangunan itu juga bebas PBB. Sekaya apa pun tidak ada pengaruhnya itu. Kenapa, ya karena kebutuhan hak dasar. 

Bukankah PBB di Jakarta selama ini terus naik?

Sumber: