Megawati Usul Nomor Urut Sama Seperti Pemilu 2019, Begini Tanggapan Perludem

JAKARTA, DISWAY.ID-- Belum lama ini, Ketua Umum Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengusulkan untuk tidak mengubah nomor urut partai politik di Pemilu 2024 nanti.

Ia mengusulkan, tidak perlu ada undian nomor urut dan memilih untuk disamakan saja seperti Pemilu 2019 lalu.

Tentunya usulan tersebut bisa saja terwujud jika dimasukkan dalam Perppu Pemilu yang saat ini sedang dalam tahap diskusi oleh pemerintah.

BACA JUGA:Ferdy Sambo Rutin Badminton di Tempat Eks Kapolri Idham Azis

Akan tetapi apakah itu akan memberikan dampak khusus untuk para partai politik atau tidak. Hal tersebut pun ditanggapi langsung oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati.

Khoirunnisa mengatakan bahwa nomor urut bukanlah suatu malah besar bagi partai politik terlebih lagi tidak terlalu mengganggu aturan yang ada.

“Perihal nomor urut partai bukan sesuatu hal yang memaksa karena tidak ada masalab dengan aturan yang ada saat ini,” ujar Khoirunnisa saat dihubungi, Rabu 9 November 2022.

Diketahui, penentuan nomor urut partai politik ini memiliki dampak tersendiri bagi setiap partai, terutama dalam alat peraga kampanye.

Untuk partai parlemen sendiri, jika nomor urut partai disamakan seperti Pemilu 2019 lalu, pastinya akan memberikan keuntungan dalam mengefisienkan alat peraga kampanye.

BACA JUGA:Ferdy Sambo Seharusnya Bulu Tangkis di Tempat Idham Azis Saat Hari Eksekusi Brigadir J

Berbeda dengan partai non-parlemen atau partai baru, tentunya pasti ada dampak yang dirasakan oleh partai-partai tersebut.

Menurut Khoirunnisa, menyamakan nomor urut seperti Pemilu 2019 lalu hanya akan menguntungkan partai parlemen saja, tidak dengan partai non-parlemen atau partai baru.

Hal itu dikarenakan partai non-parlemen atau partai baru hanya akan mendapatkan nomor sisa, yaitu setelah nomor 9, karena nomor 1 sampai dengan 9 sudah pasti gunakan oleh partai parlemen.

Oleh sebab itu, jika itu memang terjadi, bagi Khoirunnisa ini dinilai tidak adil untuk partai non-parlemen.

Sumber: