Operasi Lilin 2023 Bakal Digelar Selama 12 Hari, Siap Amankan Libur Nataru dan Kampanye Pemilu 2024

JAKARTA, DISWAY.ID-- Untuk mengamankan momen Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Polri bakal menggelar Operasi Lilin selama 12 hari. 

Operasi tersebut kali ini cukup berbeda karena pelaksanaan Operasi Lilin bersamaan dengan masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

BACA JUGA:Polda Metro Rilis Data Operasi Lilin 2022, Berikut Rinciannya

“Polri menggelar Operasi Lilin selama 12 hari, mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 untuk mengamankan Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sekaligus masa kampanye Pilpres dan Pileg,” ujar Karo Binopsnal Baharkam Polri, Brigjen Pol Makhruzi Rahman, Kamis 30 November 2023.

Makhruzi menjelaskan, Operasi Lilin ini mengedepankan kegiatan pencegahan didukung deteksi dini dan pencegahan hukum dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Kita ingin masyarakat merayakan dan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman dan selamat,” ungkapnya.

BACA JUGA:Update Hari Kedua Operasi Lilin: 43 Kecelakaan 69 Orang Luka-luka

Menurutnya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat ini mengalami peningkatan secara kuantitas dan kualitas seiring dengan perhelatan pesta demokrasi kampanye Pemilu 2024 yang beririsan dengan Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Oleh sebab itu, lanjut dia, Polri dalam Operasi Lilin nanti akan menyiapkan 101.092 personel dari Mabes Polri dan Polda jajaran dengan tugas menjaga kerawanan saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Adapun, potensi ancaman dalam Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di antaranya: penolakan dan pembubaran kegiatan keagamaan; teror dan serangan bom kelompok teroris.

BACA JUGA:18 Meninggal Dunia Hari Pertama Operasi Lilin di Libur Nataru 2022

Kemudian kejahatan konvensional; serta kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan laut akibat meningkatnya mobilitas masyarakat.

“Polri sudah melakukan antisipasi dengan Operasi Mantap Brata, disamping melakukan koordinasi dengan para stakeholder seperti Kemenhub, BMKG, Kementerian PUPR dan sebagainya,” terangnya.

Sumber: