AHY Tekankan Pentingnya Kebijakan Satu Peta dan Satu Tata Ruang Nasional

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengunjungi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kunjungan tersebut untuk membahas kelanjutan kebijakan satu peta dan satu tata ruang nasional.

AHY menegaskan pentingnya melanjutkan dan menuntaskan kebijakan yang memiliki dampak besar terhadap pengelolaan ruang, baik di darat, laut, udara, maupun di bawah tanah.

BACA JUGA:Pelantikan Basuki Hadimuljono: AHY dan Nusron Wahid Berikan Dukungan untuk Pembangunan IKN

"Kita bekerja dengan semangat keberlanjutan. Beberapa isu yang sebelumnya belum tuntas, akan diselesaikan. Saya berusaha untuk mengintegrasikan kebijakan satu peta, kebijakan satu tata ruang, dengan pengelolaan tata ruang yang perlu diputuskan," ujar Menko AHY kepada wartawan, Selasa, 5 November 2024.

Menko AHY menjelaskan bahwa pembahasan tata ruang mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan lahan yang menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenko Infrastruktur dan Kementerian ATR/BPN dalam memastikan ketersediaan lahan yang tepat, serta pengadaan yang dilakukan dengan bijaksana dan sesuai prosedur yang jelas dan bersih.

"Kami di Kemenko Infra mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam infrastruktur, salah satunya terkait lahan. Kementerian ATR/BPN penting memastikan ketersediaan lahan, namun pengadaannya harus bijaksana, clear and clean, baru bisa dibangun infrastruktur," jelasnya.

Lebih lanjut, AHY berharap kebijakan satu tata ruang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai isu terkait pengelolaan ruang yang lebih terintegrasi.

BACA JUGA:Erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki Hancurkan Puluhan Sekolah, Ini Langkah Kemendikdasmen

Ia juga menambahkan bahwa pertemuan teknis lebih lanjut akan segera diadakan untuk membahas lebih rinci mengenai isu tersebut.

"Kami akan mengadakan pertemuan teknis untuk spesifik membahas hal ini," ungkapnya.

Dengan adanya kesepakatan dan koordinasi yang lebih baik antara kementerian terkait, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat lebih efisien dan terencana.

Sumber: