'Taubat Nasional' Jadi Seruan Kardinal Suharyo untuk Perbaiki Bangsa

Pesan itu disampaikan di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 September 2025.

Adapun sejumlah tokoh yang hadir itu adalah: Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, Franz Magnis-Suseno SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Ery Seda, A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Qotrunnada Wahid.

Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid mengatakan, beberapa hari ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat marah pada ketidakadilan hingg demonstrasi yang tak kunjung henti.

"Aparat keamanan yang melakukan kekerasan berlebihan diikuti penjarahan dan gedung-gedung pemerintahan dan bahkan membawa korban jiwa di berbagai kota," ujarnya dihadapan awak media, Rabu.

"Sebagai orang tua, kami berharap bangsa dan negara Indonesia selalu dalam kehidupan yang tenteram, damai, agar bisa terus maju mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia," sambung istri Gusdur itu.

BACA JUGA:Bertemu dengan Xi Jinping, Prabowo Bahas Giant Sea Wall

Selanjutnya, pesan kebangsaan GNB itu dibacakan oleh Alissa Qotrunnada Wahid. Berikut 5 poin yang disampaikan:

1. Kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara dalam mengelola kehidupan kebangsaan kita. Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

2. Rakyat murka karena menyaksikan sebagian elit penguasa baik eksekutif, legislatif,yudikatif serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan berempati kepada beban rakyat yang terus membesar.Karenanya, Kepala Negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika,kebersahajaan,dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan (trust) masyarakat luas yang hilang, dengan cara:

- Memerintahkan Kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya.

- Menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan,akuntabel dan tidak ugal-ugalan.

- Menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat public yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara berjalan.

- Seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial. Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program-program pemenuhan hak dasar. Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang

3. Memastikan berjalannya prinsip Supremasi Sipil dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan focus pada tugas pokok fungsinya.

4. Membangun kesadaran publik secara persuasif. Menumbuhkan prinsip saling jaga antarsesama warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan perusakan serta penjarahan.

Sumber: