Rudy Susmanto Gandeng KPK Dampingi Pemkab Bogor Jalankan Program Strategis Daerah

“Pendampingan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor,” jelas Rudy.

Bupati Rudy menegaskan, ini adalah wujud komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghadirkan pemerintahan yang sehat dan transparan.

"Kami ingin memastikan seluruh langkah pembangunan dikawal secara terbuka dan akuntabel," ujar Rudy.

BACA JUGA:Segera Rampung! Progres Pembangunan Huntara di Aceh Timur Capai 97 Persen

BACA JUGA:KemenPU: Air Bersih Kini Tersedia di Masjid Simpang Lhee Aceh Tamiang

Sementara Direktur Koordinasi Dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi peningkatan pengelolaan integritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang pada tahun 2025 mencapai skor 73,8.

Peningkatan tersebut dinilai sebagai hasil perbaikan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

“Pada pertemuan hari ini kami melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan tahun 2025. Salah satu capaian positifnya adalah skor pengelolaan integritas Kabupaten Bogor yang meningkat menjadi 73,8,” ujarnya.

Bahtiar mengatakan, KPK juga menyoroti delapan area tata kelola pemerintahan.

Pada tahun ini, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia diketahui mengalami penurunan kinerja di beberapa area, terutama pada pengadaan barang dan jasa, perencanaan, serta penganggaran.

BACA JUGA:Akses Terputus Kini Terhubung: Dua Jembatan Bailey di Aceh Tengah Rampung

BACA JUGA:Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Sungai Muara Pisang, Cegah Banjir Susulan di Maninjau

“KPK mencatat adanya komitmen kuat dari Bupati Bogor untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam forum supervisi, Bupati Bogor menyampaikan komitmennya untuk lebih serius meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada tahun 2026,” katanya.

Ia melanjutkan, selain tata kelola pemerintahan, KPK bersama Pemkab Bogor juga membahas sektor strategis yang saat ini menjadi perhatian utama, yakni tata kelola pertambangan.

KPK menilai permasalahan di sektor pertambangan perlu ditangani secara kolaboratif karena melibatkan banyak kewenangan lintas instansi.

Sumber: