Komisi X DPR Puji Konsolnas 2026, Strategis Menuju Pendidikan Modern dan Berkelanjutan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi X DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas) 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Forum ini dinilai sebagai terobosan strategis dalam menyinergikan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa Konsolnas 2026 mencerminkan tata kelola pendidikan yang tidak hanya modern, tetapi juga kolaboratif dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Kemendikdasmen Gandeng McGill University dan Terapkan Konsep Green Meeting

“Kami mengapresiasi Kemendikdasmen yang tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi memberi teladan dalam praktik. Partisipasi bermakna, penggunaan data sebagai dasar keputusan, serta kepedulian lingkungan adalah fondasi pendidikan yang bertanggung jawab,” ujar Hetifah melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Salah satu poin yang menarik perhatian legislatif adalah komitmen Kemendikdasmen dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan selama kegiatan berlangsung.

Hetifah menyoroti kebijakan penyelenggaraan acara yang sederhana dan ramah lingkungan, termasuk penghapusan penggunaan botol plastik sekali pakai.

Selain aspek lingkungan, forum ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci mulai dari Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, hingga kepala dinas pendidikan se-Indonesia dan mitra pembangunan internasional.

Menurut Hetifah, keterlibatan ekosistem pendidikan secara luas, termasuk orang tua, dunia usaha, dan media, adalah kunci pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:Dorong Talenta Pelajar, Permendikdasmen 25/2025 Perkuat Pembinaan dan Kucurkan Ribuan Beasiswa

Sebagai bentuk dukungan nyata, Komisi X DPR RI terus memperkuat fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Saat ini, DPR tengah memfokuskan perhatian pada beberapa agenda krusial:

• Panja Pendidikan Daerah 3T: Mendorong percepatan pembangunan sarana-prasarana serta pemenuhan tenaga guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
• Mandatory Spending: Mengawal ketat alokasi 20 persen anggaran pendidikan agar tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan.
• Revisi UU Sisdiknas: Tengah menyusun perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional secara komprehensif untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman.

“DPR berkomitmen mengawal setiap rupiah anggaran pendidikan dan memastikan regulasi yang ada benar-benar berpihak pada kepentingan anak bangsa,” pungkas Hetifah.

Sumber: