Buka Ruang Kritik Publik, KDM Tegaskan Jawa Barat Masuk Abad Keterbukaan
Pidato Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat yang disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 19 Agustus 2026, menegaskan sinyal kuat keterbukaan informasi dan pentingnya partisipasi publik-Dok. DPRD Jawa barat-
BANDUNG, DISWAY.ID - Pidato Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat yang disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 19 Agustus 2026, menegaskan sinyal kuat keterbukaan informasi dan pentingnya partisipasi publik.
Pria yang akrab disapa KDM ini menyampaikan secara terbuka bahwa transparansi kini menjadi fondasi utama dalam mengukur capaian maupun kekurangan kinerja pemerintah daerah.
"Jawa Barat hari ini sudah memasuki era di mana kita masuk dalam abad keterbukaan, segala sesuatunya transparan, kemudian juga ada pencapaian dan ada kekurangan," ujar KDM dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut.
BACA JUGA:Pemberian Remisi Dorong Sinergitas Antarlembaga
Di tengah momentum peringatan sejarah daerah, KDM secara mendasar menyoroti realitas tantangan yang membayangi Tanah Pasundan, mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, disparitas ekonomi, hingga tekanan fiskal.
Alih-alih menutup-nupi kekurangan, ia justru memandang kritik masyarakat sebagai instrumen penting untuk membenahi profesionalisme dan struktur birokrasi agar lebih berpihak pada rakyat.
"Untuk itu, kita memiliki spirit yang terbuka terhadap seluruh kritik dan saran dari masyarakat," tegasnya.
Menariknya, KDM juga menunjukkan sikap rendah hati dengan menyebut bahwa keberhasilan pembangunan hari ini tidak lepas dari rekam jejak kepemimpinan periode-periode sebelumnya.
"Apa yang saya lakukan dan Pak Uu lakukan untuk Provinsi Jawa Barat belum ada apa-apanya dibanding dengan jasa-jasa gubernur yang terdahulu," ucapnya.
BACA JUGA:Garuda Indonesia Buka Rute Bali-Bandung dari Bandara Ngurah Rai
Sikap realistis namun optimistis ini menjadi landasan KDM untuk mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkatan Forkopimda, DPRD, bupati/wali kota, hingga pengurus RT dan RW agar berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di Jawa Barat.
Ia meyakini bahwa keterbukaan tata kelola pemerintahan yang diimbangi dengan kerja sama lintas sektor akan menjadi kunci utama dalam menjaga arah pembangunan daerah tetap pada koridornya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: