BP2B Sambut Baik RUU Daerah Kepulauan, Jadi Harapan Baru untuk Bawean

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Badan Pengembangan Pariwisata Bawean (BP2B), Ahsanul Haq menyambut baik pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan, termasuk Pulau Bawean, Jawa Timur.

Anol, panggilan akrabnya, mengatakan, pembangunan di wilayah kepulauan selama ini menghadapi tantangan yang berbeda dengan daerah daratan. Keterbatasan fiskal, akses transportasi, hingga mahalnya biaya pembangunan membuat masyarakat di pulau-pulau kecil membutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah.

"Di sinilah letak urgensi pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Harapan besarnya, RUU ini dapat menjamin kepastian anggaran yang lebih khusus untuk kepulauan, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa terganggu oleh kebijakan anggaran pemerintah pusat," ujar putra Bawean ini di Jakarta, Jum'at, 25 September 2026. 

Menurut Anol, kebutuhan terhadap regulasi khusus semakin penting di tengah kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer ke daerah. Kondisi tersebut berpotensi semakin menekan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayah kepulauan.

BACA JUGA:BPKH Raih Prominent Awards 2026, Perkuat Komitmen Pengelolaan Dana Haji

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan tantangan pembangunan pulau-pulau kecil masih cukup besar. Dari 1.204 pulau kecil berpenduduk yang dihitung melalui Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK), hanya 41 pulau atau 3,14 persen yang berstatus maju.

Sebanyak 268 pulau atau 22,26 persen berstatus berkembang, sedangkan 835 pulau atau 69,35 persen masih tertinggal dan 60 pulau atau 4,98 persen tergolong sangat tertinggal.

Anol menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pendekatan pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada wilayah daratan. Menurut dia, masyarakat kepulauan memiliki karakteristik geografis yang membutuhkan kebijakan, pembiayaan, dan pelayanan publik yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

"Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu, pembangunan juga harus melihat karakteristik kepulauan. Jangan sampai kebijakan pembangunan lebih banyak berbasis daratan, sementara masyarakat di pulau-pulau harus menghadapi biaya dan tantangan yang jauh lebih besar," ucapnya.

BACA JUGA: MUI Ingatkan Pelaku Usaha, Wajib Halal Berlaku 18 Oktober 2026

Salah satu persoalan paling mendesak, kata Anol, adalah konektivitas transportasi laut. Bagi masyarakat kepulauan, kapal penyeberangan bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan menjadi urat nadi untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, hingga distribusi pangan dan kebutuhan pokok.

"Jika gelombang tinggi, kapal ke Bawean tidak bisa berangkat, sehingga masyarakat Bawean selalu terisolasi," kata Direktur Utama Istiqlal Global Fund (IGF) ini.

Minimnya armada dan keterbatasan layanan transportasi laut dapat menyebabkan antrean panjang serta menghambat mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.

"transportasi laut dan penyebrangan antar pulau seperi pulau Bawean ini adalah akses utama menuju menuju layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan distribusi pangan serta kebutuhan pokok," terangnya.

Sumber: