Serap Aduan Desil, Pospera Siap Dampingi Warga agar Kembali Dapat Bantuan Pemerintah

JAKARTA, DISWAY.ID - Posko Pengaduan Rakyat atau Pospera Jakpus membuka pengaduan desil bagi masyarakat yang terdampak imbas sengkarut DTSEN.

Posko ini dibuka usai sejumlah warga mengaku kehilangan akses bantuan PIP dan KJP akibat melonjaknya peringkat deisl. 

Pengaduan Desil dengan menginventarisasi data warga berdasarkan predikat Desil yang diterima oleh warga tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonominya. 

Ketua DPC Pospera Jakpus, Rifai Silalahi mengatakan bahwa masyarakat bisa mendatangi langsung posko untuk mengadukan permasalahan desil. 

BACA JUGA:Bansos Akhir Tahun Disiapkan Prabowo, Cek Desil 1-4 yang Masuk Daftar Penerima

Pihaknya akan melakukan bantuan perubahan data desil agar akses bantuan bisa diperoleh lagi.

"Terkait carut marutnya desil maka kami Ketua Pospera Jakarta Pusat memperjuangkan bapak dan ibu sampai desilnya turun," ujar Rifai Silalahi, Kamis 1 Oktober 2026.

Dari pantauan, Antusiasme warga sangat tinggi sejak pagi hari. Mereka datang dengan membawa persyaratan untuk melakukan pembaruan data kesejahteraan keluarga mereka di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

BACA JUGA:Bukan Urusan Jakarta! Pramono Sebut Perubahan Desil Sepenuhnya Wewenang Pusat

Rifai menambahkan, "Pospera Jakpus terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan penurunan desil. Pospera memastikan seluruh bantuan pendampingan tidak dipungut biaya," ujar Rifai. 

Sementara itu, Ketua Umum DPP Pospera Mustar Bona Ventura Manurung mengatakan, seluruh data yang terkumpul diserahkan langsung kepada Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta. Data itu nantinya akan diperiksa dan dilakukan penilaian ulang.

Langkah tersebut diharapkan dapat menemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi warga sebenarnya.

BACA JUGA:Cara Mudah Cek Desil DTSEN di HP untuk Ambil Bansos September 2026, Warga Wajib Tahu

“Kurang lebih kayaknya 5.000 ya, 4.900-an lebih data yang dikumpulkan. Nah, hari ini diserahkan dan kita minta sudah komitmen Pak Kepala BPS untuk menyelesaikan khusus prioritas adalah yang di DKI Jakarta,” kata Mustar.

Sumber: