PDIP Dukung Prabowo Ganti Kapolri: Ini Bukan Soal Pribadi, tapi Kesehatan Institusi

Jumat 02-10-2026,11:23 WIB

Reporter: Anisha Aprilia |

Editor: M. Ichsan

PDIP Dukung Prabowo Ganti Kapolri: Ini Bukan Soal Pribadi, tapi Kesehatan Institusi

Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengganti seluruh kapolda di Pulau Jawa.-Disway/Anisha Aprilia -

JAKARTA, DISWAY.ID-- PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan pergantian Kapolri merupakan kewenangan konstitusional Presiden. Menurutnya, mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Kapolri juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional Presiden. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR," kata Guntur dalam keterangannya, Jumat, 2 Oktober 2026.

Dia mengatakan surat Presiden terkait pergantian Kapolri telah diterima DPR. Selanjutnya, Komisi III DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi.

"Proses berjalan sesuai aturan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Guntur mengatakan pergantian pimpinan Polri diperlukan sebagai bagian dari penyegaran institusi. Dia menilai setiap jabatan memiliki masa dan tidak ada jabatan yang berlangsung selamanya.

"PDI Perjuangan ingin mengingatkan satu hal yang sederhana tapi sering dilupakan: setiap jabatan ada masanya. Tidak ada jabatan yang abadi," jelas Guntur.

Menurut dia, kekuasaan yang terlalu lama berada di satu tangan berisiko menimbulkan kejenuhan, mengurangi daya koreksi, hingga menjauhkan institusi dari harapan masyarakat.

"Karena itu, penyegaran dan pergantian di pucuk pimpinan Polri adalah keniscayaan. Ini bukan soal pribadi, melainkan soal kesehatan institusi," tuturnya.

Guntur menyebut regenerasi kepemimpinan merupakan bagian dari tradisi demokrasi dan agenda reformasi Polri yang masih ditunggu masyarakat.

PDI Perjuangan, lanjut dia, meyakini keputusan Prabowo mengganti Kapolri diambil berdasarkan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok maupun golongan.