Deddy Sitorus Soroti Putusan MK soal Gibran, Sebut Pansus hingga Hak Angket Bisa Jadi Opsi
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka-disway.id/Anisha Aprilia -
JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Deddy, putusan tersebut membuka kemungkinan persoalan terkait syarat pencalonan Gibran ditindaklanjuti oleh lembaga lain.
Deddy mengatakan pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dapat menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan persoalan dalam pemenuhan syarat pencalonan Gibran.
BACA JUGA:Jangan Lewatkan Promo Tiket Whoosh 10.10 Diskon hingga 50 Persen, Cek Cara Pesannya!
"Jadi dimungkinkan mereka yang punya legal standing untuk melakukan gugatan hukum terhadap para pihak yang terkait dengan kemungkinan rekayasa syarat pencalonan," kata Deddy kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.
Selain melalui jalur hukum, Deddy menyebut DPR juga memiliki mekanisme politik yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.
Menurut dia, DPR dapat mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) maupun penggunaan hak angket.
"Juga secara politis sangat mungkin bagi DPR untuk menindaklanjuti Putusan MK ini melalui mekanisme yang tersedia, seperti Pansus dan atau Angket," ujarnya.
Deddy juga menyoroti pertimbangan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
BACA JUGA:Polisi Kejar Bus hingga Gerbang Tol, Dua Terduga Penusukan Calon Penumpang Dibekuk
Menurut Deddy, temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan terkait pemenuhan syarat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
"Menurut saya yang paling penting dari Putusan itu adalah fakta bahwa MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran punya ijazah SMA atau yang setara. Itu berarti dia sejak awal tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden," ungkapnya.
Deddy kemudian menilai dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi pencalonan Gibran perlu dipersoalkan secara hukum.
Ia menduga terdapat cacat hukum dalam dokumen persyaratan yang disampaikan ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: