Ditjen AHU Kemenkum Tegaskan Kewarganegaraan Ibu Baedah dan Lima Anak
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan status kewarganegaraan Republik Indonesia Ibu Baedah beserta lima anaknya setelah melalui proses verifikasi dan penelaahan terhadap hubungan keluarga serta as-Dok. Kemenkum-
MAJALENGKA, DISWAY.ID - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan status kewarganegaraan Republik Indonesia Ibu Baedah beserta lima anaknya setelah melalui proses verifikasi dan penelaahan terhadap hubungan keluarga serta asal-usul kewarganegaraan mereka.
Penegasan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Penegasan Status Kewarganegaraan di Majalengka, Jawa Barat.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan penetapan tersebut memberikan kepastian identitas dan status hukum bagi Ibu Baedah dan kelima anaknya.
BACA JUGA:Subsidi Haji Rp3 Juta Bukan untuk Pendaftar Baru, Hanya Jemaah yang Berangkat 2027
"Hari ini kita tidak sekadar menyerahkan sebuah Surat Keputusan tentang Penegasan Status Kewarganegaraan, melainkan hari ini kita sedang memberikan kepastian tentang sebuah identitas, kepastian tentang sebuah status hukum, dan yang paling penting, kepastian tentang masa depan sebuah keluarga," ujar Widodo.
Widodo menjelaskan, Ditjen AHU memperoleh informasi mengenai kondisi Ibu Baedah dan kelima anaknya melalui koordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Ditjen AHU melakukan langkah hukum dan administratif, termasuk verifikasi faktual di Majalengka pada 1–2 Oktober 2026.
Hasil verifikasi menunjukkan adanya keterangan keluarga, termasuk dari ibu kandung Ibu Baedah, yang menguatkan hubungan keluarga dan asal-usul Ibu Baedah sebagai bagian dari keluarga Warga Negara Indonesia di Majalengka.
BACA JUGA:Kabar Gembira! Prabowo Subsidi Rp3 Juta per Jemaah, Biaya Haji 2027 Turun
Menurut Widodo, selama berada di Yordania, berbagai keadaan menyebabkan Ibu Baedah tidak dapat melakukan pelaporan diri dan pencatatan kelahiran kelima anaknya secara memadai pada Perwakilan Republik Indonesia.
Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak tersedianya dokumen kewarganegaraan yang memadai bagi Ibu Baedah dan anak-anaknya.
"Persoalan dokumen tersebut tidak boleh kita pandang semata-mata sebagai persoalan administrasi. Di balik sebuah dokumen terdapat hak seorang manusia. Di balik status kewarganegaraan terdapat hak seorang anak untuk bersekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan, memperoleh identitas, serta tumbuh dan berkembang dengan layak," katanya.
Setelah melalui proses verifikasi dan penelaahan secara cermat serta berdasarkan arahan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Kemenkum mengambil langkah memberikan penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Ibu Baedah beserta kelima anaknya.
BACA JUGA:Kuliah Umum di UNP, Gus Ipul Ajak Civitas Akademika Jadi Agen Perlinsos
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: