Penataan Kampung Ambon, Wali Kota Jakbar Cek Status Lahan

BACA JUGA:Rawan Peredaran Narkoba, Pramono Bakal Tata Kampung Ambon: Bersinergi dengan Polda Metro

“Untuk Kampung Ambon yang kemarin sempat kemudian dilakukan penertiban oleh Polda Metro Jaya, tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan bersinergi, akan bersama-sama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan penertiban dan juga membuat kenyamanan,” kata Pramono di Jakarta Timur pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Menurutnya, penataan kawasan permukiman tidak hanya dilakukan di Kampung Ambon. 

Pemprov DKI Jakarta juga tengah menata sejumlah wilayah lain, termasuk Kebon Melati dan kawasan Kali Krukut.

Pramono menyebut, penataan Kali Krukut sepanjang 2,3 kilometer telah diputuskan secara prinsip untuk dirapikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Apakah itu Kebon Melati, Kampung Ambon, dan sebagainya yang sekarang ini sedang kami lakukan penataan, termasuk Kali Krukut yang panjangnya 2,3 kilometer yang sudah kami putuskan secara prinsip akan dirapikan, ditata oleh Pemerintah DKI Jakarta,” ujarnya.

Pramono menjelaskan, penataan kawasan tersebut juga dilatarbelakangi kondisi permukiman yang dinilai memprihatinkan.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku telah beberapa kali mengunjungi kawasan itu dan melihat langsung kondisi hunian warga yang sangat memprihatinkan.

Menurutnya, terdapat rumah berukuran sekitar 3x4 meter yang dihuni hingga 15–16 orang.

Bahkan, rumah tersebut digunakan secara bergantian dalam tiga sif setiap harinya.

BACA JUGA:Pramono Anung Targetkan Renovasi 90 Sekolah di Jakarta, Ini Program Pendidikan yang Disiapkan

“Mudah-mudahan penataan ini akan membuat masyarakat yang dulunya kebetulan saya berkali-kali, mungkin 4–5 kali sudah ke sana saya lihat sangat sungguh memprihatinkan, satu rumah 3 kali 4, yang seperti saya sampaikan, ada yang tinggal 15–16 orang satu hari tiga shift,” tutur Pramono.

Melihat kondisi tersebut, Mas Pram sapaan akrabnya menilai pemerintah perlu hadir untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk.

Mas Pram menegaskan, penataan kawasan permukiman harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Dia ingin pemerintah menghadirkan solusi untuk memperbaiki lingkungan tanpa harus melakukan penggusuran.

Sumber: