Terancam Dilarang, Industri Vape Minta Perlindungan Presiden Prabowo

Dari sisi perdagangan, APVI menyebut Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor produk rokok elektronik pada 2025 mencapai sekitar 518 juta dolar AS.

Sementara itu, penerimaan negara dari cukai rokok elektronik disebut mencapai sekitar Rp2,8 triliun pada tahun yang sama.

Budiyanto mengatakan ketidakpastian kebijakan terkait vape telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.

“Ketidakpastian ini telah berdampak nyata bagi kami. Bila berlanjut, dampaknya akan menjalar ke ratusan ribu tenaga kerja di sepanjang rantai usaha yang sebagian besar merupakan UMKM, yang tentu akan dirasakan pula oleh jutaan anggota keluarga mereka,” katanya.

BACA JUGA:Disembunyikan di Ketiak, 65 Cartridge Vape Gagal Diselundupkan ke Rutan Jakpus

Ia juga berpendapat bahwa temuan aparat penegak hukum terkait vape yang mengandung zat terlarang berkaitan dengan peredaran produk melalui jalur ilegal.

APVI mengklaim pelaku usaha rokok elektronik legal telah menjalankan kegiatan bisnis sesuai ketentuan perizinan, kepabeanan, cukai, serta pembatasan akses produk bagi konsumen di bawah usia 21 tahun.

BACA JUGA:Kapolri Terbitkan Surat Larangan Vape untuk Anggotanya, Polres Bogor Sosialisasikan Secara Internal

Tiga Permohonan APVI kepada Presiden Prabowo

Di tengah wacana pelarangan total vape, APVI menyampaikan tiga permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, APVI meminta pemerintah mengarahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan polemik rokok elektronik secara terpadu, berbasis bukti, dan tepat sasaran dengan melibatkan pelaku usaha.

Kedua, APVI mengharapkan adanya perlindungan hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku industri rokok elektronik legal agar tidak ikut terdampak oleh praktik penyalahgunaan produk ilegal.

BACA JUGA:Muncul Wacana Larangan Total Vape, Kriminolog Ungkap Risiko Pasar Gelap

Ketiga, APVI mendorong pengawasan berlapis terhadap jalur impor dan distribusi, penindakan tegas terhadap produk ilegal, serta pencegahan akses vape oleh kelompok usia di bawah 21 tahun.

Menurut Budiyanto, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait industri rokok elektronik di Indonesia.

“Kami berharap Bapak Presiden dapat memberikan kebijaksanaan dan perlindungan bagi jutaan rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada industri ini,” tutup Budiyanto.

Sumber: