Mengganti Wapres atau Menjaga Akal Sehat Bangsa?
Prof Dr Ahmad Sihabudin M.Si- Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya FISIP Untirta-dok. Disway-
Dalam pandangan pribadi saya, saat ini tidak ada sesuatu yang begitu mendesak sehingga bangsa ini harus disibukkan dengan wacana penggantian Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Ongkos politik yang harus dibayar terlalu mahal, bukan hanya dalam bentuk anggaran, energi politik, dan kegaduhan nasional, tetapi juga dalam bentuk luka sosial di tengah masyarakat.
Kita perlu bertanya dengan jernih: apa sebenarnya urgensi mengganti Wakil Presiden sekarang? Bukankah beberapa waktu lalu kita telah melewati proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menguras energi, pikiran, bahkan hubungan persaudaraan di antara sesama anak bangsa?
Pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin. Ketika proses konstitusional telah selesai dan pasangan terpilih telah memperoleh mandat, seharusnya energi bangsa diarahkan untuk mengawal pemerintahan, bukan terus-menerus mencari jalan untuk mengganti orang-orang yang telah dipilih melalui proses tersebut.
Saya berpandangan, berilah kesempatan kepada Wakil Presiden untuk bekerja sesuai tugas dan kewenangan yang diamanatkan undang-undang. Biarkan waktu dan kinerja yang berbicara. Biarkan pula persoalan mengenai keabsahan ijazahnya dibuktikan melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang berlaku. Jangan menjadikan ruang publik sebagai pengadilan tanpa ujung, tempat tuduhan dan kesimpulan saling mendahului fakta.
Perlu diingat, pencalonan Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto telah melalui proses politik dan tahapan konstitusional yang panjang, termasuk pemeriksaan persyaratan pencalonan oleh lembaga yang berwenang. Tentu saja, hal itu tidak berarti setiap persoalan kebal dari kritik atau pemeriksaan hukum. Namun, kita juga harus membedakan antara kritik yang bertanggung jawab dengan upaya politik yang terus-menerus menciptakan ketidakpercayaan.
Demokrasi bukan perlombaan tanpa akhir untuk mengganti pemimpin.
Ada kalanya kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang pantas menduduki jabatan, tetapi lupa bertanya apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki keadaan bangsa. Kita seolah-olah percaya bahwa mengganti seseorang otomatis akan menyelesaikan persoalan. Padahal, belum tentu orang yang menggantikannya lebih baik. Bahkan, pergantian yang dipaksakan dapat membuka persoalan baru, memperlebar perpecahan, dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
Republik ini bukan panggung percobaan bagi ambisi politik siapa pun. Kepentingan bangsa dan rakyat harus ditempatkan jauh di atas kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi.
Islam Mengajarkan Adab terhadap Pemimpin
Dalam perspektif Islam, persoalan kepemimpinan bukan semata-mata persoalan kekuasaan, melainkan juga amanah dan tanggung jawab.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:
Innallāha ya'murukum an tu'addul-amānāti ilā ahlihā.
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."
Ayat ini mengingatkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin tidak boleh memperlakukan jabatan sebagai kehormatan pribadi, melainkan sebagai kewajiban untuk melayani masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: