Rokok Elektronik Dilarang, Ada Lebih dari 100 Ribu Tenaga Kerja yang Bisa Kena Imbas

Senin 16-11-2026,22:16 WIB
Rokok Elektronik Dilarang, Ada Lebih dari 100 Ribu Tenaga Kerja yang Bisa Kena Imbas

sejumlah pihak mengingatkan agar arah kebijakan pengendalian rokok elektronik mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas pengawasan, pembedaan produk legal dan ilegal, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja dan kegiatan ekonomi.-ArthurHidden-magnific

Dalam kesempatan yang sama, Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Nugraha Prasetia Yogie, turut menekankan pentingnya penguatan implementasi regulasi dan tata niaga industri rokok elektronik.

“Kemenperin akan terus mendorong implementasi regulasi yang seimbang, baik pembatasan usia pengguna hingga pengendalian peredaran, demi menjamin kualitas produk serta melindungi keselamatan konsumen tanpa mematikan ekosistem industri nasional,” kata Yogie.

Menurut Yogie, dampak terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang disampaikannya dalam FGD tersebut, terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik di Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja hingga lebih dari 100 ribu orang, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

BACA JUGA:Kebijakan Cukai dan HJE 2026 Tidak Naik, UMKM Rokok Elektrik Bernapas Lega

Nilai investasi industri ini disebut mencapai Rp31 triliun, dengan nilai ekspor sekitar 518 juta dolar AS.

Selain itu, sektor rokok elektronik juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui cukai.

“Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie.

Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian rokok elektronik mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan.

Persoalannya bukan hanya menyangkut pencegahan penyalahgunaan vape untuk narkotika, tetapi juga konsistensi implementasi aturan, pengawasan produk legal dan ilegal, serta dampak sosial-ekonomi terhadap industri.

BACA JUGA:Kebijakan Cukai dan HJE 2026 Tidak Naik, UMKM Rokok Elektrik Bernapas Lega

Dengan adanya sekitar 200 perusahaan dan lebih dari 100 ribu tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem industri rokok elektronik, arah kebijakan ke depan dinilai perlu mempertimbangkan efektivitas pengendalian sekaligus konsekuensi ekonomi yang mungkin timbul.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan kebijakan pengendalian rokok elektronik berjalan efektif dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa mengabaikan dampaknya terhadap tenaga kerja, pelaku usaha, dan penerimaan negara.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait