PSI Dikabarkan Tak Lagi di Koalisi Prabowo-Gibran, Dasco: Belum Ada yang Mundur
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan hingga kini belum ada partai yang secara resmi menyatakan keluar dari koalisi Prabowo-Gibran.--Anisha Aprilia
JAKARTA, DISWAY.ID - Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah 3 kadernya memutuskan mundur dari partai.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid bahkan menduga PSI sudah tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah lantaran tak memiliki kader di kabinet.
Namun, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan hingga kini belum ada partai yang secara resmi menyatakan keluar dari koalisi Prabowo-Gibran.
"Ya, sampai dengan saat ini belum ada statement, baik dari Presiden maupun dari partai-partai koalisi yang menyatakan mundur dari koalisi. Sampai dengan saat ini," kata Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2026.
BACA JUGA:Makanan Khas Daerah Jadi Petunjuk Cawapres, Dasco: Saya Orang Indonesia
Dasco kembali menegaskan belum ada satu pun partai yang menyatakan keluar dari koalisi setelah sejumlah dinamika politik nasional terjadi belakangan.
"Iya, kan belum ada partai yang menyatakan keluar dari koalisi," imbuh dia.
Sebelumnya, 3 kader PSI mundur dari partai pada 9 November 2026.
BACA JUGA:Dasco Tanggapi Isyarat Wapres Suka Pempek, Sebut Dirinya Suka Kuliner Nusantara
Mereka adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai PSI kemungkinan sudah tidak berada dalam koalisi pemerintah lantaran tidak lagi memiliki kader di kabinet.
"Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," kata Jazilul, Selasa, 17 November 2026.
Pandangan tersebut kemudian ditanggapi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Dia menyebut penentuan posisi PSI di dalam atau di luar koalisi merupakan kewenangan pimpinan koalisi, yakni Partai Gerindra.
BACA JUGA:UU Perampasan Aset Disahkan, Dasco Sebut Harta Bandar Judol hingga Penipu Travel Umroh Bisa Dirampas
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: