Wihaji Bongkar Tantangan ASN di Era AI, Bukan Lagi Sekadar Pintar tapi Harus Cepat
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), yang semakin mengubah pola kehidupan dan tata kelola pemer--
JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), yang semakin mengubah pola kehidupan dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, perubahan peradaban yang dipicu perkembangan teknologi menuntut birokrasi untuk bergerak lebih cepat, adaptif, dan tidak terpaku pada pola kerja konvensional.
Ia menilai bahwa di tengah kemudahan akses informasi melalui teknologi digital dan AI, penguasaan ilmu pengetahuan bukan lagi satu-satunya faktor penentu kemampuan seseorang. Kecepatan merespons perubahan justru menjadi kompetensi yang semakin dibutuhkan.
"Ilmu pengetahuan sekarang merata. Kemampuan juga mungkin rata. Maka yang paling penting adalah hari ini kecepatan. Sekarang apa-apa sudah bisa dicari lewat AI," jelas Wihaji di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026.
Wihaji menyebut bahwa kehadiran AI merupakan bagian dari perubahan peradaban yang tidak mungkin dihindari.
BACA JUGA:Cuma Rp10 Ribu Bisa Naik Transjakarta, MRT, dan LRT, Tarif Integrasi Jakarta Siap Diterapkan 2027
Karena itu, pemerintah harus mampu menyesuaikan cara kerja, pola pikir, serta pendekatan pelayanan publik agar tidak tertinggal dari perkembangan zaman.
Lebih lanjut, Wihaji menyampaikan bahwa teknologi AI memang memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan.
Namun, kemampuan manusia tetap dibutuhkan untuk mengolah informasi tersebut menjadi keputusan, tindakan, serta pelayanan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wihaji juga menyoroti pentingnya peran ASN dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi program konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mengingatkan agar aturan dan prosedur tetap dijalankan sebagaimana mestinya, tetapi tidak dijadikan alasan untuk memperlambat pelayanan maupun pelaksanaan program pemerintah.
"Jangan administrasi membelenggu substansi. Kita paham aturan-aturan yang mesti dikerjakan, tetapi jangan sampai aturan-aturan itu justru memperlambat layanan," punhkas Wihaji.
Wihaji berharap, perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan birokrasi dapat mendorong pelaksanaan program pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: