JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.
Fahri Hamzah menyebut BUMN sudah hancur-hancuran. Ia juga menyebut Erick Thohir justru sibuk melakukan kegiatan kampanye menuju Pemilu 2024 mendatang.
“BUMN sudah ancur-ancuran. Tiba-tiba nyalain mitra.. Hari gini…,” ujar Fahri Hamzah, dikutip dari Twitter @Fahrihamzah, pada 11 Mei 2022.
BACA JUGA:Tim Uber Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, Bilqis Prasista Buat Kejutan!
BACA JUGA:Ditunjuk Presiden Jadi Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar Pilih Tunggu Hitam di Atas Putih
Fahri Hamzah pun menyayangkan jabatan pimpinan BUMN dikendalikan oleh orang yang memiliki kepentingan personal.
“Adalah kesalahan yang besar memberikan ijin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN untuk berkampanye untuk pemilu yang akan datang,” tulis Fahri Hamzah.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu juga menyebut, BUMN rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Terlebih lagi jaringan BUMN jauh lebih luas dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:Konten Deddy Corbuzier dan Pelaku LGBT Tidak Dilarang Hukum, Mahfud MD: Mau Dijerat UU Nomor Berapa?
BACA JUGA:Tempuh Penerbangan Selama 24 Jam, Jokowi Tiba di Washington DC
“Karena Kementerian tersebut punya jaringan lebih luas daripada pemerintah pusat. Sangat berpotensi disalahgunakan!,” tegasnya.
Perlu diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir bakal membuat daftar hitam (blacklist) mitra perusahaan pelat merah yang tidak menaati aturan atau nakal.
“Kerja sama BUMN dan mitra menjadi kunci, oleh karena itu, saya akan nantinya membuat blacklist mitra-mitra yang nakalan, karena saya tidak mau lagi BUMN jadi ajang koruptif, tentu capek benerinnya,” ucap Erick,” ungkap Erick dalam keterangan resmi yang dirilis Senin, 9 Mei 2022.
BACA JUGA:Ada Pesawat Kepresidenan, Jokowi Pilih Naik Garuda yang Dicat Ulang? Roy Suryo Bereaksi Keras
Adalah kesalahan yang besar memberikan ijin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN untuk berkampanye untuk pemilu yang akan datang. Karena Kementerian tersebut punya jaringan lebih luas daripada pemerintah pusat. Sangat berpotensi disalahgunakan!
— #FahriHamzah2024 (@Fahrihamzah) May 11, 2022
Menurut Erick, kerja sama antara mitra dan BUMN harus melalui proses yang benar, berpihak kepada TKDN, dan saling menguntungkan.