JAKARTA, DISWAY.ID - Kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor CPO berdampak pada Neraca perdagangan, kehidupan petani sawit dan kelangsungan produsen di tanah air.
Muncul keputusan larangan ekspor CPO dirasa tidak tepat karena kebijakan itu berangkat dari diagnosa persoalan yang tak akurat.
Kebijakan dirilis pada 28 April 2022 lalu. Dampaknya harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot harganya.
BACA JUGA:Pengusaha Sawit Hormati Keputusan Jokowi
Penurunan harga TBS kelapa sawit ini, menurut catatan HKTI, terjadi di hampir seluruh wilayah.
Atas kondisi ini Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon meminta pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Karena kebijakan yang ditempuh dinilai tidak berangkat dari kajian matang.
HKTI, kata politisi Partai Gerindra ini telag menyampaikan kepada pemerintah bahwa larangan ekspor bukanlah solusi.
“Kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok tapi soal penegakan hukum menyangkut kewajiban DMO (Domestic Market Obligations),” terang Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa 17 Mei 2022.
BACA JUGA:Setelah FA Diperiksa Giliran Mendag Lutfi Diundangan Kejagung
Sebagai gambaran, lanjutnya, produksi CPO kita pada tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton, sementara konsumsi dalam negeri kita hanya 18,42 juta ton (39,29 persen).
Di sisi lain, produksi minyak goreng sawit (MGS) pada tahun 2021 sebesar 20,22 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri kita hanya 5,07 juta ton (25,07 persen). “Artinya, pasar ekspor, tidak mungkin diserap semua pasar domestik,” imbuh Fadli Zon.
”Kebijakan larangan ekspor berpotensi merugikan kinerja perdagangan karena akan menurunkan penerimaan devisa ekspor,” terangnya seperti dikutip Disway.id dari Antara.
Pada tahun 2021, sumbangan devisa ekspor minyak sawit mencapai US$35 miliar, atau lebih dari Rp 500 triliun.
BACA JUGA:Petani Biarkan Sawitnya Membusuk Gegara Harga Anjlok, Apakah Dampak Larangan Ekspor?
Hilangnya potensi devisa yang cukup besar itu tentu bisa menekan nilai tukar rupiah.