JAKARTA, DISWAY.ID – Kelompok G5 menyatakan bertanggung jawab atas ledakan yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai tiga polisi pada Jumat 15 April lalu.
Pemboman ini merupakan pelanggaran kesepakatan antara kelompok pemberontak utama dan pemerintah dari perundingan damai untuk menghentikan semua aksi ditengah bulan Ramadan.
Pernyataan pertanggung jawaban atas peristiwa pemboman di kota Bangkok tersebut disampaikan pada Sabtu 16 April.
Dilansir dari reuters.com, kelompok G5 merupakan sebuah kelompok militan Patani United Liberation Organisation (PULO) dimana Kasturi Mahkota selaku presidennya.
BACA JUGA:Kota Xian Tiongkok Lock Down, Kasus Omicron Tembus Rekor Baru
Lebih dari 7.300 orang telah tewas sejak 2004 dalam pertempuran antara pemerintah dan kelompok-kelompok bayangan yang mencari kemerdekaan untuk provinsi-provinsi Melayu-Muslim Narathiwat, Yala, Pattani dan sebagian Songkhla.
Daerah itu merupakan bagian dari kesultanan Patani yang dicaplok Thailand dalam perjanjian tahun 1909 dengan Inggris.
Mahkota mengatakan melalui telepon bahwa ledakan di provinsi Pattani merupakan ‘kegiatan seperti biasa’ bagi PULO, tidak termasuk dalam pembicaraan antara pemerintah dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang sepakat dua minggu lalu untuk menghentikan kekerasan selama bulan suci Ramadan hingga 14 Mei mendatang.
Seorang juru bicara pasukan keamanan Thailand di selatan, Kolonel Kiatisak Neewong, mengatakan tanpa menyebut nama PULO mengatakan bahwa sebuah kelompok yang tidak termasuk dalam pembicaraan damai kemungkinan bertanggung jawab atas pemboman yang bertujuan mengganggu gencatan senjata Ramadan.
BACA JUGA:Catat! Pelaku Industri Minyak Goreng Wajib Lapor di SIMIRAH, Perketat Pendistribusian Minyak Goreng
Sementara itu BRN menolak berkomentar mengenai pembicaraan damai dengan tim Thailand.
"Pembicaraan tidak cukup inklusif dan berlangsung terlalu cepat," kata Kasturi, yang kelompoknya menolak kesepakatan karena akan menegenyampingkan kemungkinan untuk dapat merdeka dari Thailand yang mayoritas beragama Buddha.
Pembicaraan tersebut mencari solusi politik untuk konflik selama beberapa dekade di bawah kerangka konstitusi Thailand.