”Begitupun dengan Partai Golkar yangterlihat sami’na wa atokna ke sikap Jokowi. Hanya PKB yang terus terlihat aktif bicara soal penundaan dengan bebagai argumen yang dibuat,” tandas Adi Prayitno.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menambahkan, ada logika yang berbeda secara diamteral. Bagi elit politik, usulan penundaan Pemilu 2024 bukan pelanggaran etik.
”Itu sah dalam demokrasi. Tapi bagi publik usulan penundaan Pemilu haram hukumnya karena menyangkut esensi demokrasi,” jelas Adi. Periode 5 tahunan gelaran Pemilu merupakan hasil perjuangan, susah-payah kelompok pejuang reformasi.
Wajar kalau 3 parpol itu tak minta maaf termasuk sejumlah menteri yang terlihat dukung penundaan Pemilu.
”Bagi mereka usulan itu bukan 'dosa' tapi bagian ekspresi demokrasi. Dalam konteks itu, publik hanya bisa mengutuk dalam diam,” terang Adi Prayitno.