"Biayanya berapa? ada komitMen fee yang kabarnya sampai Rp 500-600 miliar, pembangunan sirkuit yang mencapai Rp 180 miliar, ada soal promosi, pemasaran, ticketing dan seterusnya," ujarnya
"Sementara pemasukan cuman sponsor yang ga jelas berapa uangnya, dan tiket tentu saja, dan jumlah tiket jumlahnya cuma 22 ribu dikali Rp 700 ribu, mana ketutup pengeluaran yang dibayarkan Pemprov DKI," sambungnya.
BACA JUGA:Khilafatul Muslimin Cetak NIM Gantikan KTP, 4 Orang Ditangkap
Tak hanya itu, pegiat media sosial itu juga merasa khawatir Pemprov DKI di masa mendatang tidak bisa menggelar Formula E lagi maka imbasnya akan terkena hukuman.
"Apalagi katanya tahun depan, tahun 2023-2024 jika Jakarta tidak menyelenggarakan lagi itu akan kena penalti dari panitia pusat, itu akan menambah lagi beban rakyat Indonesia," ucap Ade Armando.
Di akhir pernyataannya, bisa disimpulkan Formula E tidak bisa dikatakan sukses dan ia berharap Anies Baswedan bisa mempertanggungjawabkan hal ini.
BACA JUGA:Heboh Pria Pamer Alat Vital ke Istri Orang Melalui Video Call di Way Kanan
"Jadi kalo kita pikir, dimana letak suksesnya? ya muda-mudahan nanti pak Gubernur arus bisa menjelaskan kepada publik kepada DPR menjelaskan, jadi saya tak percaya itu sukses, itu gagal" ucapnya.
Di sisi lain, Politikus PSI Giring Ganesha JUGA terus sindir gelaran Formula E.
Giring Ganesha menilai event Formula E yang digelar pada Sabtu 4 Juni 2022 lalu belum bisa dikatakan sukses.
BACA JUGA:Siapa Sebenarnya Tom Rogic? Sosok Mencengangkan Dirumorkan Merapat ke Persija
Menurut Giring, keramaian penonton saat menyaksikan langsung Formula E bukan tolok ukur balapan mobil listrik itu dianggap sukses.
Sebab kata dia, kesuksesan sebuah acara bertaraf internasional harus dilihat dari dampak ekonomi dan sosial ke masyarakat sekitar.
Giring pun mempertegas kembali pagelaran Formula E dinilai sukses dari segi apa, sebab jika ramai saja bukan sukses namanya.
Mantan vokalis band Nidji ini menilai, balapan Formula E bukan sebuah kebutuhan bagi warga DKI Jakarta.
Menurut dia ada sejumlah persoalan lain yang harusnya menjadi prioritas Pemprov DKI. Misalnya masalah polusi hingga kemacetan.