Mendadak DPR Minta Pemerintah Hitung Ulang Anggaran IKN, Ada Apa?

Selasa 14-06-2022,19:38 WIB
Reporter : Reza Permana
Editor : Reza Permana

BACA JUGA:Heboh Video Pemuda Pakai Seragam SMA 'Bolos' ke Makkah, Ada Kisah Pilu di Balik Aksi Kocaknya

BACA JUGA:LaNyalla Minta Panglima TNI Fasilitas Relawan MER-C Masuk Palestina Lewat Mesir

“Agro maritim ini tahan banting dan menjadi leading sektor dalam perekonomian nasional,” kata Anis.

Sebagian besar provinsi di Indonesia, Gross Domestic Product (GDP) nya didominasi oleh sektor pertanian dan kelautan. 

Oleh karena itu, Anis menekankan agar Bappenas memiliki grand desain perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim. 

Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru. 

BACA JUGA:Telkomsat Dapat Hak Labuh Starlink dari Kominfo

BACA JUGA:Besok Reshuffle Kabinet? Ini Penjelasan Pramono Anung, Angin Segara untuk PAN

Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappenas terutama terkait integrated digital office. 

Anis menilai hal ini merupakan pendekatan yang luar biasa dan respon yang tepat terhadap perkembangan.  

Namun, Anis menekankan bahwa dampak dari integrated digital office ini harus efisiensi terutama dari sisi biaya. 

Bappenas perlu membuat perbandingan efisiensi ini antara sebelum dan sesudah penerapan integrated digital office. 

BACA JUGA:Guntur Romli Murka Foto Patung Buddha Mirip Jokowi Disebar Roy Suryo: Merasa Kebal...

BACA JUGA:Terungkap, Desy Ratnasari dan Nassar Ternyata Miliki Hubungan Begini, Awalnya Bupati Tanya

“Sehingga bisa terukur, sejauh mana signifikansi dalam efisiensi biaya yang digunakan. Apakah berkurang atau malah bertambah,” tegasnya. 

Hal-hal lainnya menurut Anis perlu diperhatikan juga, seperti reformasi birokrasi dan efisiensi tenaga kerja karena penerapan sistem baru membutuhkan reformasi birokrasi.

Kategori :