Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr Batasi Pemberitaan Flipina, Blokir Situs Berita dan Pelihara Vlogger

Sabtu 20-08-2022,15:05 WIB
Reporter : Reza Permana
Editor : Reza Permana

JAKARTA, DISWAY.ID – Belum mencapai 6 bulan menjadi Presiden Filipina, Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr mulai membatasi pemberitaan media dan berencana akan menggunakan vlogger.

Bongbong berharap pemberitaan di media tetap dibawah pengawasan dari pemerintahan.

Pernyataan tersebut di ungkapkan oleh Bongbong saat menjamu para vlogger di istana negara.

Aturan yang dikelaurkan oleh Bongbong akan menjadi mimpi buruk terhadap media di Filipina dan merupakan serangan terhadap kebebasan pers yang mulai tumbuh.

BACA JUGA:Ini Peran Mantan Staf dan Penasihat Ahli Kapolri Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J: Dia Menyusun..

BACA JUGA:Photographer Kawan Lama Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Sebar Foto Bagian Tubuh Model di WA Grup

Komisi Telekomunikasi Nasional (NTC) Filipina telah menargetkan dua media diantaranya situs berita independen Pinoy Weekly, dan Bulatlat yang merupakan publikasi online terlama di negara itu.

Pada bulan yang sama, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menguatkan keputusannya untuk mencabut izin operasi Rappler, situs berita paling populer di Filipina.

Penasihat Keamanan Nasional Duterte, Hermogenes Esperon Jr mengutip resolusi dari Dewan Anti-Teror yang menunjuk Partai Komunis Filipina sebagai ‘teroris’ untuk menindak situs-situs tersebut.

BACA JUGA:Dari Ferdy Sambo Hingga Wakil Direktur Kriminal Umum Paksa LPSK Lindungi Putri Candrawathi, Ada Amplopnya

BACA JUGA:Sebelum Invasi Ternyata Pejabat Rusia Sudah Pilih Apartemen di Ukraina

Sekretaris jenderal Persatuan Jurnalis Nasional Filipina dan editor pelaksana Bulatlat, Ronalyn Olea, mengatakan bahwa publikasi tersebut tidak memiliki hubungan seperti itu.

“Ini tidak ada hubungannya dengan Bulatlat,” kata Olea.

“Dia hanya mencoba menyensor berita kami karena kami mengatakan yang sebenarnya tentang pemerintah,” ungkap Olea seperti yang dilansir oleh aljazeera.com

“Pada masa pemerintahan Duterte, kebebasan pers secara sistematis diserang sebagai hukuman bagi mereka yang tidak disukai rezim dan sebagai peringatan bagi orang lain. Dengan pemerintahan baru tidak ada tanda-tanda kebijakan ini akan berubah,” kata Luis V Teodoro, jurnalis veteran dan wali dari Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR).

Kategori :