JAKARTA, DISWAY.ID - Bareskrim Polri telah menjadwalkan pemeriksaan keluarga dari Ismail Bolong terkait kasus tambang Ilegal di Kalimantan Timur yang diduga menyeret Jenderal Bintang Tiga.
Ismail Bolong mengungkap telah menyetorkan uang sebesar 6 miliar rupiah ke Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.
Atas pernyataan Ismail Bolong yang viral di berbagai media sosial tersebut, masyarakat meminta Kapolri membersihkan praktik mafia yang berada di institusi kepolisian itu.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, pihak keluarga sempat ragu datang untuk memenuhi pemeriksaan kepolisian, karena secara piskologisnya belum siap.
BACA JUGA:Tips Memilih Pohon Natal yang Tepat, Bikin Rumah Cantik dan Hangat di Momen Spesial
BACA JUGA:P2P Gelombang II Hasilkan Deklarasi Solo, Lolly: Momentum Kolaborasi Awasi Bersama Pemilu 2024
Brigjen Pipit juga mengungkap bahwa pihaknya tidak bisa menjawab terlalu rinci atas kehadiran keluarga Ismail Bolong apakah telah selesai dilakukan pemeriksaan atau belum.
Kasus tambang ilegal yang diduga menyeret Jenderal Bintang Tiga itu harus mendengarkan pernyataan saksi dan hasil penyidikannya.
“Saya tidak bisa jawab terlalu dini karena semuanya kan harus melihat hasil pemeriksaannya," jelas Brigjen Pipit.
BACA JUGA: Bukan Cuma Usia, Ini 7 Faktor Pemicu Rambut Uban Tumbuh di Kepala, Bisa Karena Stres juga?
BACA JUGA:Heru Budi Cek Proyek Sodetan Kali Ciliwung di Jatinegara
Brigjen Pipit meminta publik dapat bersabar atas hasil penanganan kasus tambang ilegal tersebut, dia memastikan keseluruhannya akan dibuka secara objektif dan transparan.
“Jangan terlalu ramai dululah nanti kita tidak mau buka-bukaan. Gara-gara teman-teman cepat memberitakan, cepat mau cari-cari. Mereka secara psikis tidak mau terganggu seperti itu dan nanti hasilnya tidak optimal,” terang Brigjen Pipit.
Selaian itu Brigjen Pipit mengakui jika dirinya belum sempat berkenalan dengan pengacara dari Ismail Bolong.
Mangkirnya Ismail bolong dalam pemeriksaan yang kedua,membuat kepolisian berencana untuk melakukan jemput paksa.