BACA JUGA:Saldo DANA Gratis Rp 100 Ribu Cuma Registrasi Nomor HP, Langsung Cair Coba Buruan
Daroji kembali memaparkan apabila bantuan dana yang diberikan oleh BAZNAS tidak memandang partai politik tertentu melainkan karena ketidakmampuannya.
Ia berpendapat bahwa saat ini banyak masyarakat miskin yang bergabung dengan partai tertentu termasuk PDIP.
“Jadi tidak ada memandang dari partai mana, diberi bantuan karena dia miskin sehingga berhak menerima zakat. Kita pun ga bisa larang mereka pilih partai, siapa pun yang menerima zakat tidak dilihat dari partainya melainkan miskinnya,” papar Daroji.
BACA JUGA:Paus Emeritus Benekditus XVI Wafat, Menag Yaqut Sampaikan Duka Cita
BACA JUGA:Puncak Arus Balik Libur Nataru Diprediksi Terjadi Hari Ini
PDIP ANGKAT BICARA
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah memaparkan apabila sebagai Gubernur Ganjar memang memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat yang dipimpinnya.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat yang diberikan bantuan masih menjadi bagian dari masyarakat di wilayah yang dipimpinnya.
Namun untuk prosedur bagaimana menyerahkan bantuan itu, ia berpendapat bahwa Gubernur Jawa Tengah itu tahu mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh.
BACA JUGA:Kapolri Listyo Sigit Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 163 Perwira Polri
BACA JUGA:Pesta Kembang Api Warnai Malam Pergantian Tahun di Bandung
“Dari masyarakat yang dipimpinnya ada unsur pengurus PDI Perjuangan di Jawa Tengah maka unsur-unsur pengurus itu juga merupakan bagian dari anggota masyarakat yang dipimpinnya. Untuk prosedur mekanisme pemberian bantuan seharusnya Pak Ganjar tahu mana yang boleh dan mana yang tidak,” papar Basrah.
“Saya rasa melayani dan memberi bantuan kepada warganya memang sudah menjadi tanggung jawab beliau,” tambah Basrah.
Sementara itu akhirnya Ganjar meminta BAZNAS untuk menarik kembali bantuan dana yang akan diberikan.
BACA JUGA:Rayakan Malam Tahun Baru 2023 di TMII, Warga Keluhkan Masalah Ini