BACA JUGA:Pakai Sarung Isi Batu, 2 Remaja di Pondok Gede Diamankan Polisi
PSSI saat ini belum bisa memberi kejelasan soal kelanjutan turnamen sepak bola dua tahunan tersebut di Indonesia.
Hal itu disampaikan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga dalam sesi konferensi pers di GBK Arena, Jakarta.
"Israel adalah peserta, jadikan tidak mungkin drawingnya akan dilakukan tanpa seluruh keikutsertaan peserta. Sebenarnya pemerintah Bali memberikan government garance sebagai wujud sepakat sebagai salah satu tuan rumah (Stadion) Piala Dunia U20, sehingga (dengan adanya penolakan) FIFA melihat drawing ini harus dibatalkan," ujar Arya Sinulingga.
Arya menambahkan, Ketua Umum PSSI yang sekaligus Ketua LOC Erick Thohir sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar negeri dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
"Yang pasti semua opsi akan dibawa oleh pak Erick untuk melakukan diplomasi, bagaimana menyelamatkan Piala Dunia U-20, semua cara akan dipakai, termasuk menyelamatkan Indonesia dari sanksi FIFA," tutur Arya.
Jika Piala Dunia U-20 2023 batal digelar, Indonesia terancam kembali menerima sanksi dari FIFA seperti yang pernah dirasakan pada periode 2015-2016.
Arya mengakui bahwa Indonesia telah melanggar kesepakatan awal dengan FIFA dengan batalnya drawing Piala Dunia U-20 2023.
BACA JUGA:Obat Tradisional : 5 Bahan Ini Ampuh Sembuhkan Cacar Air
Apabila Indonesia dibanned FIFA maka yang terkena dampaknya bukan cuma agenda tim nasional, tetapi juga kompetisi liga lokal.
"Di samping kami tak bisa mengikuti pertandingan internasional, juga ke dalamnya semua liga yang (sebelumnya) terdaftar dan diakui, yakni Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tidak akan ada lagi," ucapnya.
Sanksi FIFA bukan merupakan hal baru bagi PSSI yang pernah mendapatkan sanksi pada tahun 2015-2016.
Kasus peseturuan PSSI dan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada saat itu merupakan penyebab FIFA menjatuhkan sanksi terhadap PSSI bahkan Timnas Indonesia.
BACA JUGA:Obat Alami Tipes Mudah Didapat, Ada Bawang Putih Sampai Pisang Loh!
FIFA melarang adanya intervensi pemerintah kepada PSSI, yang pada saat itu Kemenpora melayangkan surat untuk pembekuan PSSI.