JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah sebelumnya menyatakan berkomitmen akan fokus mempercepat pengembangan kendaraan listrik.
Dengan pengembangan kendaraan listrik itu, nantinya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat dialihkan untuk program lainnya.
Namun di tengah program tersebut, terungkap ada kesepakatan yang bertolak belakang.
Panitia kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI malah sepakat meningkatkan volume subsidi BBM dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Pertimbangan dinaikkannya volume subsidi 2024, termasuk BBM sebagai antisipasi kerawanan gejolak sosial di tahun pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
“Mengingat tingkat permintaan akan semakin besar karena makin kuatnya ekonomi nasional, dan mengantisipasi kerawanan gejolak sosial di tahun pelaksanaan pemilu,” ujar Ketua Banggar Said Abdullah saat melakukan rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat 16 Juni 2023.
Adapun volume BBM subsidi dipatok sebesar 18,735 hingga 19,580 juta kiloliter (KL) pada tahun 2024, atau meningkat dari volume tahun ini yang sebesar 17,50 juta kiloliter.
Volume tersebut, terdiri dari subsidi minyak tanah sebesar 575.000 hingga 580.000 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 18,16 juta KL hingga 19,00 KL.
Selain itu, volume gas LPG bersubsidi dipatok sebesar 8,20 hingga 8,30 metrik ton.
Kemudian, subsidi tetap minyak solar (Fasoil 48) dipatok sebesar Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per liter, dan subsidi listrik dipatok hingga Rp 70,73 triliun hingga Rp 75,70 triliun.
Berdasarkan outlook penyerapan solar tahun 2023 diperkirakan konsumsi BBM jenis solar akan mengalami kenaikan dari 17 juta kiloliter menjadi 18,35 juta liter.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah menyesuaikan besaran subsidi BBM jenis solar untuk tahun anggaran 2023 dan tahun 2024.
Tujuannya, imbuh Mulyanto, agar harga dan ketersediaan solar stabil. Sehingga, aktivitas ekonomi nasyarakat yang mulai bergerak ini dapat terus berkembang.
“Pemulihan ekonomi pasca pandemi baru mulai bergerak dan ekonomi masyarakat belum berjalan normal. Karena itu masyarakat masih membutuhkan dukungan Pemerintah berupa subsidi harga-harga kebutuhan energi,” kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan sebagian besar konsumsi solar ini untuk keperluan distribusi barang dan jasa transportasi, sehingga bila harga solar stabil akan membuat harga barang lebih terjangkau.