Pemerintah Jaga Keseimbangan Pasokan Nikel untuk Stabilkan Harga Komoditas

JAKARTA, DISWAY.ID-- Aturan dan tata kelola nikel nasional menjadi perhatian pemerintah di tengah pengaruh fluktuasi harga komoditas global.

Harapannya, ada langkah strategis untuk menjaga harga tetap stabil dan memberikan manfaat optimal bagi negara.

Upaya yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan melalui persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang hati-hati.

BACA JUGA:Viral 30 Kg Sabu Hilang Meleleh karena Cuaca Panas Dibantah Polri

Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kunci utama stabilisasi harga terletak pada keseimbangan supply dan demand.

“Kalau untuk nikel, sekali lagi ini penataan ya, makanya RKAB-nya betul-betul kita lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai supply lebih besar daripada permintaan, itu pasti harga turun,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan, pemerintah ingin menjaga keseimbangan pasar agar harga nikel berada pada level yang menguntungkan semua pihak.

“Harapan saya sebagai Menteri ESDM adalah harga naik. Kalau harga naik, pengusahanya dapat untung, rakyatnya juga dapat yang di sekitar tambang itu kalau mereka bekerja sebagai kontraktor tambang, yang ketiga negara bisa mendapatkan pajak yang baik, royalty yang baik. Itu idealnya,” kata Bahlil.

Kebijakan energi dan mineral tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, termasuk tren proteksionisme dan fluktuasi harga komoditas. Namun, setiap langkah diambil dengan perhitungan matang melalui forum Dewan Energi Nasional (DEN).

BACA JUGA:Siapkan Alternatif Pasok Minyak Mentah, Dua Kapal dari Selat Hormuz Perjalanan ke RI

Dengan pengendalian produksi dan penguatan hilirisasi, pemerintah berharap nikel tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar tambang serta meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan royalti.

Langkah penataan ini juga menjadi bagian dari strategi besar keberlanjutan energi dan hilirisasi nasional.

Pemerintah tidak ingin ekspansi produksi yang berlebihan justru merugikan Indonesia sebagai produsen utama nikel dunia.

Di sisi lain, Bahlil menyinggung pentingnya memperkuat industri pengolahan dalam negeri. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas kilang dan produksi BBM dalam negeri agar ketergantungan impor bisa ditekan.

Sumber: