"Yang ngumumkan itu Dewas kan, kita juga tidak tahu kan, mereka yang ngawasi, baru dilaporkan sekarang ya," katanya.
Menurutnya, KPK lembaga independen, sehingga pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap persoalan pungli tersebut.
"KPK itu adalah lembaga yang independen, mandiri. Jadi betul menurut hukum adalah lembaga dilingkungan eksekutif. Karena dia bukan legislatif dan yudikatif berarti itu independen, di samping mereka eksekutif, presiden dan terus ke bawah. Tidak bisa kita intervensi," ucapnya.
BACA JUGA:Mantan Anggota DPR RI Bukhori Yusuf dan 5 Saksi Lain Terkait Dugaan KDRT Telah Diperiksa Polri
BACA JUGA:Gagara Minta Foto, Anggota DPR RI Berurusan Dengan Polisi
"Kadang kala orang mencampur aduk 'waduh kok KPK begitu' lalu kita yang disuruh, kan ndak boleh," sambungnya.
Mahfud juga menyebutkan tentang adanya dugaan pungutan liar atau pungli di di rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang dinilainya sebuah ironis.
Mahfud menyebut bahwa ironis jika adanya pungli di lembaga pengadilan Indonesia.