JAKARTA, DISWAY.ID- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan bahwa biaya pelaksanaan Pemilu 2024 bisa membengkak.
Sri Mulyani mengatakan, dari alokasi anggaran Rp70 triliun untuk Pemilu 2024, dalam pelaksanaannya nanti bisa bertambah Rp 17 triliun.
Meski membengkak, Menkeu meyakini, perhelatan Pemilu 2024 memberikan dampak positif terhadap ekonomi di Indonesia, terutama belanja dari partai politik.
BACA JUGA:Bawaslu Janji Akan Permudah Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
“Anggaran (APBN 2022) cukup besar, sampai Rp70-an triliun, tergantung second round. Itu akan nambah Rp17 triliun,” kata Menkeu dalam Kuliah Umum di Universitas Diponegoro, Senin 23 Oktober 2023.
Menkeu mengharapkan, belanja parpol peserta Pemilu 2024 dapat berdampak baik untuk ekonomi Tanah Air.
BACA JUGA:Jokowi Minta TNI Bijak Belanja Alutsista karena Anggaran Terbatas
"Kalau pemilu, dampaknya InsyaAllah baik. Asal tidak ada pecah belah,” katanya.
Sebelumnya, ia melaporkan realisasi anggaran pemilu pada 2022 mencapai Rp 3,1 triliun.
Kemudian, alokasi 2023 Rp30 triliun, dan alokasi 2024 sebesar Rp 37,4 triliun.
Khusus untuk tahun ini, telah terealisasi sejumlah Rp 14 triliun dari pagu Rp 30 triliun.
Secara rinci, Rp 12,6 triliun telah diberikan melalui KPU dan Bawaslu.
Uang belasan triliunan rupiah itu, untuk membentuk badan adhoc, penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan.
Lalu, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemutakhiran data pemilih.
Sementara, Rp 1,4 triliun sisanya terealisasi oleh 14 kementerian dan lembaga untuk pengamanan pemilu, hingga pengawasan dana penyelenggara pemilu.