JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat menilai ada perbedaan antara dinasti politik Megawati dan Jokowi.
Bahkan, dia mengatakan bahwa keluarga Bung Karno itu tidak pernah membangun dinasti politik karena anak-anaknya yang berkarir di dunia politik benar-benar melewati proses penggemblengan dari nol.
BACA JUGA:Denny JA: Dinasti Politik Lazim Terjadi Di Negara Demokrasi
"Betul bahwa Ibu Mega itu putrinya Bung Karno, tapi beliau melalui proses penggemblengan politik dalam dari bawah dan ketika Bung Karno sudah wafat, puluhan tahun," ujar Djarot Syaiful Hidayat dalam acara dialog publik di Gedung CM, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Senin, 30 Oktober 2023.
"Bu Mega itu masuk PDI itu tahun 86 sebagai anggota DPR. Dulu sebagai ketua umum partai itu juga dari bawah. Beliau itu ketua DPC Jakarta Selatan, dari bawah," sambungnya.
BACA JUGA:Janji Pasangan Anies - Cak Imin untuk Warga Indonesia, Singgung Politik Dinasti
Berbeda dengan Megawati, justru menurut Djarot, Presiden Jokowi lah yang membangun dinasti politik, yaitu dengan menempatkan anak dan menantunya pada jabatan kepala daerah.
Apalagi, tambah Djarot, posisi tersebut didapati oleh Gibran Rakabuming Raka dan Muhammad Bobby Afif Nasution saat Jokowi masih memiliki kekuasaan sebagai Presiden RI.
BACA JUGA:Denny Siregar Cecar Dinasti Politik Jokowi: Seakan Pertontonkan Enaknya Jadi Anak Presiden
"Sekarang ini di masyarakat berkembang ini Pak Jokowi bangun dinasti. Ya ketika dia berkuasa loh ya, ketika dia berkuasa," kata Djarot.
"Betul di dalam proses demokrasi itu semua orang itu punya hak untuk dipilih dan memilih, boleh semuanya. Tapi ada etikanya, ada batas-batasnya, ada prosesnya ya," lanjutnya.
Selain itu, Djarot menjelaskan bahwa dalam aturan partai sendiri, PDI Perjuangan sangat anti dengan yang namanya dinasti politik. Maka dari itu, dalam aturan partai, satu keluarga atau suami istri yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus berbeda dapil.
"Suami istri misalnya tidak boleh dicalonkan atau dicalonkan misalnya menjadi anggota DPR atau legislatif ditingkatkan yang sama, enggak boleh," ucap Djarot.
"Misalnya saya sebagai anggota DPR RI dari Sumatera Utara sana, istri saya juga DPR RI, enggak boleh. Jangan di satu dapil, beda dapil enggak boleh. Supaya tidak ada tadi, dinasti. Itu satu partai aja enggak boleh, apalagi beda partai, ah itu lebih enggak boleh lagi, dilarang," tambahnya.