Apa Itu Serangan Fajar Politik Uang, Aturan dan Sanksi

Selasa 13-02-2024,10:01 WIB

Reporter : Marieska Harya Virdhani

Editor : Marieska Harya Virdhani

JAKARTA, DISWAY.ID - Menjelang Pemilu 2024, di masa tenang menuju pencoblosan justru merupakan masa-masa rawan.

Sejumlah fenomena serangan fajar bisa bermunculan. Politik uang menjadi salah satu kegiatan yang wajib diwaspadai. BACA JUGA:4 Kasus Dugaan Kecurangan Pemilu Diungkap TKN, Habiburokhman: Pengkondisian hingga Politik Uang Apa itu serangan fajar dan politik uang? Dikutip dari situs resmi Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, serangan fajar sendiri adalah pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya saat kampanye menjelang Pemilu. Jelang pemilihan umum, satu hal yang perlu diwaspadai adalah praktik politik uang. Serangan fajar adalah istilah populer politik uang. Aturan dan Sanksi Berdasarkan Pasal 515 dan Pasal 523 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 187 A ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bentuk serangan fajar tidak terbatas uang. Salah satunya tidak menggunakan politik uang alias money politic. Larangan politik uang tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, “Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Dikutip dari Hukum Online, UU 7/2017 menjelaskan bahwa politik uang tersebut bertujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Kemudian, politik uang tersebut bertujuan agar peserta kampanye memilih pasangan calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengambil tindakan. BACA JUGA:SBY Nyoblos Pemilu 2024 di Pacitan, AHY di Cipete Yakni berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih. Sementara, Pasal 286 ayat (1) menyebutkan, “Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih”. Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pelanggaran dimaksud terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut jtidak menghilangkan sanksi pidana. Untuk sanksi pidana politik uang dibedakan tiga kelompok. Pasal 523 ayat 1 menyebutkan, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”. Kemudian Pasal 523 ayat 2 mengatur terhadap setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung disanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Sedangkan Pasal 523 ayat 3 menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta”.

Tags : #serangan fajar politik uang #serangan fajar politik #serangan fajar pemilu #serangan fajar #politik uang

Kategori :

Apa Itu Serangan Fajar Politik Uang, Aturan dan Sanksi

Terkait

Cawali Bagi-Bagi Ribuan Tiket Gratis, Bawaslu Kota Tangerang Selidiki Dugaan Kasus Money Politic

Cawalkot Sachrudin Mangkir dari Panggilan Bawaslu Tangerang, Soal Dugaan Kasus Politik Uang

Jelang Pilkada 2024, Kapolda Metro Jaya Wanti-Wanti Hindari Politik Uang

Bawaslu Ingatkan Pengawas Pemilu di Pidie Jaya untuk Waspadai Politik Uang dan Suap

Singgung Pemilu di Inggris, Jansen Sitindaon Minta Hapuskan Aturan Minggu Tenang Kampanye

Terpopuler

Link Live Streaming Indonesia vs Arab Saudi Hari Ini Jam 19.00 WIB

Critical Parah

54 Lokasi Nobar Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Jakarta, Ayo Dukung Garuda!

154 Lokasi Nobar Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Berbagai Kota, Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar

Manchester United Incar Duo Pemain Buangan Chelsea, Ruben Amorim Ingin Kesepakatan Ganda Bursa Transfer Januari

Terkini

Ngebet Cerai dari Ferry Irawan, Venna Melinda Akui Ingin Segera Ubah Status KTP

Kisah Sukses Nasabah PNM Mekaar Olah Sisik Ikan Hingga Sukses Ekspor ke Berbagai Benua

Sinopsis Film Taken di Bioskop Trans TV Hari Ini 19 November 2024, Aksi Ayah Selamatkan Putrinya dari Perdagangan Manusia

Berkunjung ke KPK, Menag Nasaruddin Umar Sebut Korupsi itu Haram

Sipir Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir Dimutasi Setelah Sebar Video Dugaan Pesta Narkoba di Penjara, Netizen: Lempeng Malah Ditendang!