PKB Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD: Solusi Efisien atau Kemunduran Demokrasi?

JAKARTA, DISWAY.ID-- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bikin heboh dengan usulan kontroversial. Kepala daerah kembali dipilih DPRD! Bukan lewat pilkada langsung oleh rakyat.

Usulan ini disuarakan oleh Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB, bersama Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin.

Jazilul menyuarakannya dalam diskusi bertajuk “Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat (4/7/2025).

Usulan ini muncul sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2025 yang memisahkan pemilu nasional dan lokal.

Tentu PKB punya alasan tersendiri hingga berbalik arah dari pilkada langsung ke pemilihan di DPRD.

PKB, yang dulu ikut memperjuangkan pilkada langsung pada 2004 melalui UU Nomor 32 Tahun 2004, kini berubah haluan.

Menurut Jazilul Fawaid, pemilihan kepala daerah oleh DPRD punya beberapa keunggulan. Di antaranya, hemat biaya, waktu dan energi.

Jazilul blak-blakan soal biaya pilkada langsung yang selangit. Bayangkan, Pilkada 2024 saja menghabiskan Rp20,24 triliun untuk logistik, kampanye, dan pengamanan.

"Pilih lewat DPRD jauh lebih hemat. Anggaran triliunan itu bisa dialihkan buat bangun sekolah atau rumah sakit,” katanya di Senayan (4/7/2025).

Dengan DPRD, tak perlu TPS, surat suara, atau kampanye megah yang bikin kantong jebol.

Alasan lainnya, Jazilul memastikan kualitas demokrasi tidak berkurang. Pemilihan oleh DPRD tetap demokratis.

"Anggota DPRD kan wakil rakyat, dipilih lewat pemilu legislatif. Jadi, ini demokrasi representatif, bukan otoriter,” ujarnya.

Muhammad Khozin menambahkan, sistem ini selaras dengan filosofi otonomi daerah, karena kepala daerah akan lebih akuntabel ke DPRD yang mewakili aspirasi lokal.

Cak Imin, sang Ketua Umum PKB, menyoroti sisi gelap pilkada langsung seperti adanya politik uang dan polarisasi masyarakat.

Sumber: