Manuver Perppu Defisit APBN untuk Selamatkan Perut Rakyat

Rudal terbang di Timur Tengah. Ledakannya terekam kamera ponsel, lalu viral di grup WhatsApp. Bagi kita yang jauh di sini, awalnya mungkin terasa seperti menonton film laga Hollywood. Seru. Menegangkan. Tapi jauh.

Tapi tunggu dulu. Pelan-pelan, asap ledakan itu mulai tercium sampai ke dapur ibu rumah tangga di Bekasi. Sampai ke tangki bensin driver ojol di Jakarta. Sampai ke toples nastar pengusaha rumahan.

EFEK domino perang itu nyata. Ia tidak hanya menghancurkan gedung di sana, tapi diam-diam sedang mengincar isi dompet rakyat Indonesia.

Pemerintah tidak boleh hanya duduk manis. Tidak bisa lagi pakai cara-cara biasa. Harus ada manuver out of the box. Bahkan, kalau perlu, lewat jalur ekstrem yaitu menabrak "batas suci" anggaran negara.

Bagaimana caranya? Dan sejauh mana rakyat kecil sudah mulai megap-megap? Tim redaksi Disway mencoba merangkai potongan-potongan fakta dari meja menteri hingga ke aspal jalanan.

Mendobrak Batasan Suci 3 Persen

Selama ini, angka 3 persen untuk defisit APBN sudah seperti ayat suci. Tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, dianggap dosa besar ekonomi. Tapi dalam kondisi darurat, apakah aturan itu masih harus disembah?

Gede Sandra, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, punya pandangan radikal. Ia melihat pemerintah harus segera menyiapkan "sabuk pengaman" berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Tujuannya, satu yakni memperlebar batas defisit APBN.

"Bila situasi tidak tertangani dan daya beli anjlok signifikan, Perppu ini bisa dipakai untuk memperbesar batas defisit APBN, misalnya dari 3 persen menjadi 4 persen atau lebih," ungkap Gede Sandra saat saya hubungi, Minggu 15 Maret 2026.

Tapi, ada syaratnya. Dan syarat ini tidak bisa ditawar. Gede menggarisbawahi bahwa tambahan defisit 1 persen itu yang nilainya triliunan rupiah, haram hukumnya dipakai untuk proyek mercusuar atau belanja birokrasi yang tidak jelas.

Angka itu adalah "angka mati" yang wajib disiramkan langsung ke 90 persen rakyat yang berada di piramida bawah. Kelas pekerja. Buruh. Petani. Nelayan. Dan mereka yang kini sedang bingung mengatur uang makan.

Lalu, dari mana uangnya? Mosok mau utang ke luar negeri lagi?

Gede mengusulkan skema Quantitative Easing. Bank Indonesia (BI) harus turun gunung. BI membeli surat utang pemerintah. Dana segar itulah yang masuk ke kantong Kementerian Keuangan untuk kemudian dibagikan kepada rakyat lewat BLT, subsidi uang makan, atau transfer tunai.

Sumber: