Manuver Perppu Defisit APBN untuk Selamatkan Perut Rakyat
Ilustrasi aktivitas ekonomi masyarakat seiring kondisi global yang dinamis-Dimas Rafi-
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mencoba menenangkan suasana. Di depan Presiden Prabowo Subianto, dia lapor bahwa stok beras aman.
Katanya, stok beras nasional sekarang mencapai 4 juta ton. Ini cadangan tertinggi. Cukup untuk 324 hari ke depan. Artinya, sampai akhir tahun pun kita tidak akan kekurangan nasi.
"Kemungkinan bulan depan sudah mencapai 5 juta ton. Ini cukup sampai akhir tahun," tegas Amran.
Setidaknya, soal perut untuk urusan karbohidrat, menteri menjamin aman. Namun, urusan perdagangan luar negeri, ceritanya beda lagi.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengakui bahwa konflik Timur Tengah bikin peta perdagangan internasional jadi berantakan. Rantai pasok terganggu.
Pelaku usaha yang tergabung dalam GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia) mulai mengeluh. Biaya angkut atau logistik ke Timur Tengah melonjak tajam karena jalur pengiriman yang memanas.
Anehnya, meski biaya kirim mahal, permintaan dari sana tidak turun. "Permintaan dari Timur Tengah itu tidak turun ya," kata Budi.
Artinya, produk kita sebenarnya laku. Tapi biayanya jadi tidak masuk akal gara-gara perang. Inilah yang kemudian membebani perusahaan, dan ujung-ujungnya berdampak pada efisiensi atau harga di dalam negeri.
Penutup
Dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Timur Tengah membara, dan panasnya menjalar sampai ke pasar-pasar tradisional kita.
Usulan Perppu untuk memperlebar defisit APBN dari Gede Sandra mungkin terdengar ekstrem bagi para penganut ortodox ekonomi. Tapi dalam perang, aturan seringkali harus ditekuk demi keselamatan jiwa. Dalam hal ini, keselamatan "perut" rakyat.
Jika 1 persen tambahan defisit itu benar-benar jatuh ke tangan orang-orang seperti Eggie si driver ojol, atau Mae si penjual kue, atau para perantau yang ragu untuk mudik, maka defisit itu adalah berkah.
Tapi jika triliunan rupiah itu hanya berakhir di proyek-proyek tanpa dampak, maka kita sedang menggali lubang kubur ekonomi kita sendiri.
Sekarang, bola ada di tangan pemerintah. Mau tetap duduk manis sambil melihat data, atau berani mengambil manuver gila demi menjaga senyum rakyat di hari raya nanti?
Satu hal yang pasti bahwa beras 4 juta ton itu harus benar-benar sampai ke piring rakyat, bukan cuma diam di dalam gudang laporan. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: