Anggaran MBG 2026 Picu Kekhawatiran Ekonom, Defisit APBN Dinilai Kian Mengkhawatirkan

JAKARTA, DISWAY.ID -- Bengkaknya defisit anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai Rp695,1 triliun, atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang tahun 2025, menuai reaksi keras.

Terutama dari kalangan masyarakat, dan khususnya dari para pengamat ekonomi.

Beberapa Ekonom kembali menyorot peranan dari program penting pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai semakin melebarnya angka defisit anggaran tersebut.

BACA JUGA:Kantor Pusat Ditjen Pajak Digeledah KPK, DJP: Kami Bersikap Kooperatif

BACA JUGA:Prabowo Koreksi Desain IKN dan Minta Percepatan Pembangunan

Pasalnya, Pemerintah juga dikabarkan telah kembali mengucurkan dana sebesar Rp 335 triliun dari anggaran APBN, untuk memastikan jalannya program tersebut selama tahun 2026 ini.

Menanggapi rencana tersebut, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan bahwa memaksakan berjalannya MBG sendiri dapat berakibat buruk kepada APBN, terutama dengan dengan peningkatan defisit anggaran yang akan menambah beban hutang.

"Jika dilakukan dengan manajemen keuangan seperti sekarang, program MBG (tahun depan meningkat menjadi Rp 335 triliun) akan menjadi penyebab runtuhnya kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan nasional," tegas Nailul ketika dihubungi oleh Disway, pada Selasa, 13 Janauari 2026.

Lebih lanjut, Nailul juga turut menambahkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, makap program MBG pun juga yang akan meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah yang sudah rapuh.

BACA JUGA:Prabowo Teken Kepres 1 Tahun 2026, Rehabilitasi Pascabencana Tiga Provinsi Dikebut

BACA JUGA:Prabowo Bangun SMA Taruna Nusantara di IKN hingga Pagar Alam, Targetkan Beroperasi Akhir 2026

Pasalnya, keseimbangan Primer pun juga mengalami pemburukan dengan nilai -Rp 180,7 triliun, atau setara dengan 285,3 persen dibandingkan APBN.

Padahal di tahun 2024, keseimbangan primer sendiri hanya berjumlah -Rp20,7 triliun

"Artinya pemerintah harus menambah hutang lebih banyak untuk membayar bunga hutang tahun berjalan. Pengelolaan APBN 2025 dilakukan dengan metode warung, asal-asalan, dan tidak sustain," pungkas Nailul.

Sumber: