Banggar DPR RI Minta Publik Tak Panik, Harga Minyak Masih di Bawah Asumsi APBN

JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta masyarakat Indonesia tidak perlu panik menghadapi berbagai gejolak ekonomi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih berada dalam posisi yang cukup aman.


Salah satu indikatornya adalah harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang masih berada di bawah asumsi dalam APBN.



BACA JUGA:BGN Hentikan Sementara SPPG Pamekasan Usai Temuan Lele Mentah di Menu MBG

BACA JUGA:Roy Suryo Tak Mundur, Doakan Rismon yang Sudah Minta Maaf ke Jokowi

"Percayalah, kalau melihat asumsi makro dan postur APBN kita di tahun ini, tahun 2026, harga ICP kita, kalau dihitung dari Januari sampai 9 Maret, itu sekitar rata-rata masih di bawah asumsi makro kita. Sehingga kita itu sebenarnya tidak perlu gaduh, tidak perlu menjadi bangsa kagetan," kata Said di Kompleks Parlemen, Kamis, 12 Maret 2026.



Said menjelaskan dinamika ekonomi yang ramai diperbincangkan sejak akhir Januari dipicu oleh sejumlah faktor eksternal, mulai dari penilaian lembaga keuangan internasional hingga konflik geopolitik di Timur Tengah.



“Di tengah berbagai terpaan yang menimpa kita, dimulai oleh MSCI di sektor keuangan. Habis itu Goldman Sachs, belum berhenti muncul lagi modis tentang peringkat utang kita yang dari stabil menjadi negatif, terakhir fisretik," ujar dia.



"Belum cukup, tiba-tiba di negara-negara teluk terjadi perang yang dipaksakan oleh Israel dan pelayannya, katanya pelayannya Amerika. Iran dibombardir, pembunuhan kemangsaan yang luar biasa," sambungnya.



BACA JUGA:Indonesia dan Jepang Semakin Memperkuat Kerja Sama Industri, Energi Bersih, dan Teknologi

BACA JUGA:Roy Angkat Bicara Rismon Sianipar Ajukan Restorative Justice: Ikuti Saran Terbaik

Politikus PDIP ini menilai, konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.



Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah dan otoritas keuangan telah melakukan berbagai langkah antisipasi.



“Sejak awal kita sudah mulai berbenah. OJK bersama Bursa Efek juga sudah melakukan komunikasi yang intensif untuk menjaga stabilitas pasar,” jelasnya.



Sumber: