BGN Pasang Badan Jawab Tudingan Menu Makan Gratis yang Tak Layak

JAKARTA, DISWAY.ID– Belakangan ini, jagat media sosial riuh dengan berbagai foto dan narasi yang menyudutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak sedikit netizen yang melayangkan kritik pedas, menuding porsi yang dibagikan jauh dari kata layak dan tak mampu memenuhi standar gizi anak.

BACA JUGA:DFSK Siapkan Model SUV Baru Untuk Pasar Indonesia, Siap Meluncur di Semester Kedua 2026

BACA JUGA:5 Cara Konten Kreator Bisa Makin Cuan Lewat YouTube Shopping

Menanggapi bola liar tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi.

BGN meminta masyarakat untuk berhenti menyebarkan narasi yang tidak berbasis data. Pihaknya menegaskan bahwa tudingan "tak layak" seringkali muncul karena adanya kesalahpahaman publik dalam melihat porsi makanan yang disajikan.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa program ini memang tidak pernah dirancang untuk mengenyangkan perut anak dalam satu hari penuh.

"Perlu dipahami bahwa MBG memang tidak dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan gizi harian. Program ini didesain untuk memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan gizi harian penerima manfaat," tegas Nanik di Jakarta, Senin 9 Maret 2026.

BACA JUGA:IHSG Mulai Bangkit, Pergerakan Saham Rebound Kembali Hijau Siang Ini

Menurut Nanik, masyarakat perlu melihat lebih dalam dari sekadar volume makanan di dalam wadah. Ia menjamin bahwa setiap menu yang sampai ke tangan siswa telah melalui hitungan teknis yang presisi, mencakup energi, protein, karbohidrat, hingga mikronutrien penting lainnya.

Standar ini, lanjutnya, bukan dibuat secara asal-asalan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok penerima manfaat.

Tujuannya bukan cuma membuat kenyang sesaat, melainkan menanamkan fondasi kebiasaan makan sehat bagi generasi muda yang seringkali abai terhadap gizi seimbang.

Guna meredam hoaks yang kian liar, BGN mengambil langkah transparan dengan membuka seluruh dokumen "dapur" mereka ke publik.

BACA JUGA:DPR Pelajari Aturan Pembatasan Media Sosial Anak dari Australia dan Denmark

Sumber: