Direksi Baru BPJS Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Layanan Lebih Inklusif dan Transparan
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mewakili Presiden RI, resmi melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026–2031-disway.id/Dody Suryawan-
JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mewakili Presiden RI, resmi melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026–2031.
Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 17/P dan 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan kedua lembaga jaminan sosial tersebut.
Dalam susunan baru, Prihati Pujowaskito dipercaya sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, sedangkan Saiful Hidayat memimpin BPJS Ketenagakerjaan.
BACA JUGA:Update Kopdes Merah Putih: 48.734 Baru Pemetaan, 30.336 Bangun Fisik, Kapan Selesainya?
BACA JUGA:Prabowo Ungkap Bantuan Gaza Tertinggi, Indonesia Siap Ambil Peran di Misi Perdamaian
Regenerasi kepemimpinan ini diharapkan memperkuat sistem jaminan sosial nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Cak Imin menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan pilar utama pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, negara harus memastikan rakyat hidup produktif, mandiri, dan bermartabat.
“Produktif berarti mampu keluar dari ketergantungan bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan. Itulah esensi pemberdayaan,” ujar Cak Imin, di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.
Cak imin menambahkan, peran BPJS Kesehatan adalah menjamin masyarakat terlindungi dari risiko kesehatan agar tidak kehilangan daya ekonomi.
BACA JUGA:Ningsi Hati PMI asal NTB Meninggal Tanpa Jaminan Asuransi, KP2MI: Itu Pasti Unprocedure
BACA JUGA:PU Kebut Pembangunan 1.301 Unit Rumah Hunian di Sumatera, Sebelum Lebaran Selesai?
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan bertugas melindungi pekerja dari risiko kerja, PHK, kecelakaan, hingga kematian yang berpotensi mendorong keluarga jatuh miskin.
Pemerintah juga mendorong perluasan kepesertaan, khususnya pekerja sektor informal dan migran, serta peningkatan kualitas layanan digital yang cepat dan transparan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: