JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Dalam rapat tersebut, salah satu yang dibahas yaitu mengenai rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025.
"RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi dalam sambutannya.
BACA JUGA:Oke Gas! Program Makan Siang dan Susu Gratis Masuk APBN 2025
BACA JUGA:Seimbangkan Harga Beras, Bulog Lakukan Intervensi Ini
BACA JUGA:Bulog Gelontorkan Aksi Amankan Harga, Jual Beras SPHP Hingga Premium Langsung
Namun, kata Jokowi, APBN 2025 akan dijalankan oleh presiden terpilih di 2024.
"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," jelas dia.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan agar Kerangka Ekonomi Makro 2025 disiapkan dengan memperhatikan situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini.
“Untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, transformasi ekonomi yang telah kita jalani selama sepuluh tahun terakhir harus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” pungkasnya