Feri mewanti-wanti jika business plan kampus tidak sehat hingga berdampak pada pengurangan subsidi untuk UKT.
BACA JUGA:Pesan Prabowo Untuk Elit Indonesia: Jangan Ganggu Kalau Tak Ingin Bekerjasama!
BACA JUGA:Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran Selamatkan Uang Negara Rp62 Miliar
Padahal, UKT ini diharapkan bisa mengafirmasi masyarakat miskin untuk menjangkau pendidikan lebih murah.
Kendati demikian, dilema yang dialami kampus ini harus dikelola secara humanis dan demokratis.
Di satu sisi, peran Kemendikbudristekdikti sebagai pembina PTN sangat penting.
Mulai dari sejauh mana subsidi UKT yang diberikan hingga mediasi antara mahasiswa dan kampus untuk menyelesaikan polemik terkait UKT yang mahal.
"Kemendikbudristekdikti harus punya kebijakan, bagaimana isu UKT ini menjadi isu pertama yang diselesaikan," tandasnya.
BACA JUGA:Erick Thohir Mengucapkan Terima Kasih Kepada Garuda Muda Meskipun Gagal ke Olimpiade Paris
BACA JUGA:Buruan! Klaim Kode Redeem ML Hari Ini 10 Mei 2024, Banyak Hadiah Langka
Sementara itu, pengamat pendidikan Andreas Tambah berharap pemerintah tidak menyerahkan masalah keuangan UKT sepenuhnya ke perguruan tinggi.
"Nanti bisa munculnya adalah akal-akalan. Membuat program yang besar, tetapi tidak memikirkan sumber dananya," sebut Andreas ketika dihubungi pada Kamis, 9 Mei 2024.
Menurutnya, perguruan tinggi yang mendapatkan otonomi mengelola keuangan sendiri akan berdampak pada mahasiswa, yakni UKT terlalu besar.
Ia pun berharap agar pemerintah turun tangan dalam menentukan UKT.
Sehingga, kewajiban negara atau pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa betul-betul nyata dan dinikmati masyarakat luas.
BACA JUGA:BATA Masih Sediakan Produk Meski Pabrik Tutup, Bakal Hadirkan Inovasi Baru?