JAKARTA, DISWAY.ID -- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriansyah menilai bahwa seleksi PPPK bukan solusi permanen untuk mengatasi permasalahan guru honorer.
Hal ini melihat kondisi guru honorer di daerah-daerah yang semakin memprihatinkan.
Dalam temuan P2G, pemerintah daerah terkesan mengusir secara halus guru honorer dan digeserkan oleh guru PPPK.
BACA JUGA:Oknum Dosen UMS Diduga Lecehkan Mahasiswi saat Bimbingan Skripsi, Kampus Beri Sanksi Sementara
BACA JUGA:Disdik DKI Klarifikasi soal Cleansing Guru Honorer di Jakarta, Ini Penjelasannya
Seperti di Lampung Utara, pemda tidak membuka kuota PPPK guru sehingga guru honorer tidak berkesempatan mengikuti seleksi.
Sedangkan di Jawa Barat, ratusan guru honorer tergeser dengan kedatangan guru PPPK.
Bahkan, di Daerah Khusus Jakarta terjadi cleansing atau pembersihan terhadap guru honorer yang mengajar di sekolah negeri wilayah tersebut.
Padahal, sekolah masih membutuhkan tenaga para guru honorer.
“Bagi P2G, angka kebutuhan guru dalam menyelenggarakan pendidikan harus sejalan dengan kuota PPPK, sehingga konflik antara guru honorer dan P1 (PPPK) tidak perlu terjadi. Maka kami mendorong supaya kuota PPPK mencakup semua guru baik P1 dan guru honorer," ujar Feriansyah dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 17 Juli 2024.
BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Disdik DKI Perbaiki Nasib Guru Honorer
Lebih lanjut, ia menilai bahwa seleksi PPPK bukan solusi permanen atas permasalahan ini.
"Seleksi PPPK bukan solusi permanen, P2G tetap meminta seleksi PNS dibuka," tambahnya.
Sedangkan dalam hal seleksi PPPK guru, pihaknya meminta untuk menuntaskan dan memprioritaskan para guru honorer negeri dengan tetap membuka seleksi untuk honorer swasta.