JAKARTA, DISWAY.ID-- Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta meminta alokasi anggaran kesehatan serta lalu lintas dan angkutan jalan dalam APBD tahun 2023 diaudit oleh kantor akuntan independen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Fraksi PDIP Sunggul Sirait dalam pembacaan pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaskanaan APBD tahun anggaran 2023.
BACA JUGA:Rumah Anggota DPRD Jawa Timur Digeledah KPK Terkait Dana Hibah APBD
BACA JUGA:KPK Temukan Penyebab PAD Papua Barat Rendah, Postur APBD Defisit
"Kami meminta adanya audit independen untuk menilai penggunaan anggaran ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaannya," ujar Sunggul di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 29 Juli.
Sunggul menjelaskan faktor yang mendasari PDIP menuntut adanya audit independen. Pada evaluasi program kesehatan masyarakat, realisasi anggarannya 2,81 triliun atau 96,72 persen terserap dari Rp2,91 triliun yang dialokasikan.
Namun, Fraksi PDIP menilai bahwa angka realisasi yang tinggi itu perlu ditinjau lebih dalam dari sisi kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
BACA JUGA:Telan Anggaran Rp 5,5 Triliun APBD DKI, Proyek LRT Jakarta Berlanjut
"Apakah alokasi dana tersebut benar-benar telah digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami berharap ada laporan yang jelas mengenai program-program spesifik yang telah dilaksanakan, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, dan pelatihan tenaga kesehatan," tuturnya.
Kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono PDIP juga menagih indikator-indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sementara, pada program lalu lintas dan angkutan jalan, realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp5,23 triliun atau terserap 92,02 persen dari anggaran Rp5,68 triliun.
Meski serapan anggaran cukup tinggi, PDIP memandang perlu adanya evaluasi kritis terhadap penggunaan anggaran tersebut, mengingat pentingnya program ini bagi mobilitas dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
BACA JUGA:Punya APBD hampir Rp 100 Triliun, Inilah Daftar Provinsi Terkaya di Indonesia
BACA JUGA:APBD Perubahan 2023 Kota Tangsel Naik Menjadi Rp 4,5 Triliun