JAKARTA, DISWAY.ID - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo turut mengatur tentang aturan praktik bagi dokter asing di Indonesia.
Hal ini diatur pada Pasal 658 tentang Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
Dalam hal ini, dokter asing yang dimaksud adalah warga negara asing (WNA) yang lulus dari sekolah dalam negeri maupun luar negeri.
BACA JUGA:Identitas Dokter dan Perawat Klinik Sedot Lemak 'Maut' di Depok Terkuak, Ada 3 Orang
Menjawab pertanyaan masyarakat beberapa waktu lalu, pendayagunaan nakes dan named ini harus mempertimbangkan rencana kebutuhan secara nasional dan mengutamakan penggunaan nakes dan named WNI terlebih dahulu.
Selain itu, dokter asing lulusan dalam negeri harus memiliki SIP dan STR yang sesuai dengan ketentuan.
BACA JUGA:Balita yang Dianiaya Orang Tua Asuh di Cilincing Ditemukan Sedang Memungut Makanan di Tempat Sampah
Adapun syarat kompetensi agar dokter asing dapat berpraktik di Indonesia adalah spesialis dan subspesialis yang memiliki kualifikasi setara dengan level 8 kerangka kualifikasi nasional.
Bagi dokter asing lulusan luar negeri harus telah mengikuti evaluasi kompetensi.
BACA JUGA:Cedera Punggung Bawah Paling Sering Dialami Pekerja, Dokter: Kebiasaan yang Salah
Evaluasi kompetensi ini dilakukan menggunakan Sistem Informasi Kesehatan oleh Menteri dan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Konsil, dan Kolegium.
"Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menetapkan pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri dengan kualifikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan praktik keprofesian," bunyi Pasal 661 ayat (3).
BACA JUGA:Demi Tumbuhkan Brewok, Desta Lakukan Transplantasi Rambut ke Dokter Tompi
Kemudian, tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA ini juga harus memiliki pengalaman praktik keprofesian minimal 3 tahun sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
Dokter asing pun tidak dapat berpraktik mandiri, melainkan atas permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna dengan batas waktu tertentu.