JAKARTA, DISWAY.ID – Program hilirisasi nikel yang dicanangkan oleh pemerintah Jokowi ternyata tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat Halmahera.
Hal tersebut diungkapkan oleh Jatam dalam sebuah penelitian yang rilis di situs resminya pada 31 Juli 2024.
Dalam jurnal tersebut, terungkap hilirisasi nikel Halmahera hanya 5 persen untuk baterai listrik, dengan alokasi yang terbesar adalah untuk kebutuhan pembuatan baja tahan karat atau stainless steel.
Sedangkan pemerintah sendiri mengatakan bahwa hilirisasi nikel ini sebagai salah satu dalam program percepatan dan dukungan terhadap perkembangan mobil listrik.
BACA JUGA:KPK Kembali Periksa Suami Wali Kota Semarang Dalam Kasus Dugaan Korupsi
Jokoei sendiri juga menyampaikan bahwa akan mengembangkan mobi listrik produksi dalam negeri dan memproduksi baterai mobil listrik agar tidak lagi tergantung pada produksi negara lain.
Bahkan beberapa tahun lalu pemerintah juga telah mebgembar-gemborkan pebanggunan pabrik baterai terbesar dalam proyek Indonesia Battery Corporation atau IBC yang melibatkan 4 BUMN muali dari PLN, Pertamina Power Indonesia, Mind ID, Antam.
IBC sendiri ditargetkan akan dapat memproduksi baterai kendaraan listrik dengan kapasitas 45 GWh per tahun yang rencananya pada 2025.
Meskipun dalam rencananya, pabrik baterai mobilm listrik direncanakan selesai dibangun pada Oktober 2022 dan bisa berproduksi untuk menyuplai kebutuhan pabrik mobil listrik di tahun 2023.
Akan tetapi hingga saat ini IBC sendiri belum ada kabar beritanya sejauh mana pembanggunan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah.
BACA JUGA:Calon Paskibraka dari 38 Provinsi Mulai Jalani Latihan di Cibubur
BACA JUGA:Usai Diperiksa KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Enggan Komentar Soal Pilkada 2024
Malahan dua anggota konsorsium yang ambil bagian dalam IBC yaitu Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution akhirnya membuka pabrik baterainya sendiri.
Sedangkan dalam mendukung hilirisasi nikel ini, pemerintah mencanangkan pada 2020 lalu untuk membangun sebanyak 30 smelter baru pada 2024.