JAKARTA, DISWAY.ID - Gonjang ganjing pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih menjadi perbincangan.
Meski demikian, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Meutya Hafid menegaskan, Airlangga Hartarto masih menjabat sebagai ketua umum partai secara de facto meski sudah mengundurkan diri.
BACA JUGA:DPP Partai Golkar Sebut Airlangga Mundur dari Ketum Tanpa Paksaan
BACA JUGA:Waketum Golkar Bantah Airlangga Mundur Terkait Korupsi Minyak Goreng yang Ditangani Kejagung
"Saat ini secara de facto pak Airlangga masih ketua umum meskipun secara de jure sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau," kata Meutya konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu 11 Agustus 2024.
Meutya menjelaskan, meski sudah mengajukan surat pengunduran diri, pengunduran Airlangga perlu dilegitimasi teknis AD/ART Partai.
Yang artinya hal itu harus dibaaa dalam rapat pleno partai yang dia sebut akan digelar selambatnya pada Selasa 13 Agustus mendatang.
"PLT Ketum baru akan diputuskan pada saat Pleno sebagai hasil Pleno. Secara hukum pengunduran diri pak Airlangga baru akan disahkan (dejure) dalam rapat pleno.
BACA JUGA:Waduh! Selain Airlangga, Jusuf Hamka Juga Mundur dari Kepengurusan Partai Golkar
Meutya berpesan, agar pengunduran diri Airlangga disikapi secara bijak dan arif oleh elite partai. Ia mengimbau kepada seluruh pengurus dan kader untuk menjaga marwah partai sampai ditunjuknya PLT Ketum.
"Sesuai pesan Pak Airlangga dalam pernyataan mundurnya, DPP akan menyiapkan secara segera, secara tertib dan damai serta menjaga marwah partai Golkar sebagai partai besar yang matang rapat Pleno, kemungkinan dilangsungkan hari Selasa 13 Agustus menunggu konsolidasi internal," pungkasnya.
Sebelumnya, Airlangga melalui video penjelasannya yang muncul pada Minggu 11 Agustus 2024 siang, menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketum Golkar sejak Sabtu 10 Agustus 2024 malam.
BACA JUGA:Doli Sebut Airlangga Tinggalkan Kursi Ketum Golkar untuk Perkuat Peran di Kabinet
Alasan pengunduran dirinya demi menjaga keutuhan Golkar dan stabilitas masa transisi pemerintahan dari era Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.