JAKARTA, DISWAY.ID - Seluruh kandidat ketua umum PB PMII dan KOPRI PMII menyatakan sikap terkait dengan kerisuhan kongres yang sedang berlangsung pada Kamis, 15 agustus 2024.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh para kandidat sebagai langkah penyelamatan organisasi dalam Kongres PMII KE-XXI di Palembang. Sebagai kandidat, mereka melihat bahwa proses berlangsungnya kongres telah dinilai cacat dan merusak citra organisasi.
Hal ini terutama terlihat dalam proses persidangan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dilakukan dalam pleno kongres PMII KE-XXI.
Masalah lain yang disoroti para kandidat yakni terkait dengan penahanan SK seluruh cabang sebagai syarat registrasi peserta kongres, serta pengambilan dan penahanan ID card oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.
BACA JUGA:Katalog Promo Alfamart Hari Ini 15 Agustus 2024, Diskon Pembalut Mulai Rp7 Ribuan
Selama berlangsungnya kongres PMII KE-XXI, kejadian seperti ini terus terjadi tanpa adanya tanggung jawab dari pihak BPH PB PMII, Pengurus PB PMII, BPK Kongres, SC Kongres, OC Kongres, dan terutama Ketua Umum PB PMII, M. Abdullah Syukri yang akan segera menyelesaikan masa kepemimpinannya.
"Pernyataan sikap ini merupakan wujud kepedulian kami sebagai calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua Umum PB KOPRI terhadap organisasi. Sebagai sebuah organisasi besar, PMII seharusnya dijalankan berdasarkan representasi kader tanpa dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok," ujar calon Ketua Umum PB PMII, M. Rohim Hidayatullah.
Sebagai langkah awal menuju momentum Pilkada 2024, seluruh kandidat Ketua Umum PB PMII mencapai kesepakatan sebagai berikut:
1. Mendesak PB PMII untuk menyelesaikan masalah SK yang masih berlarut-larut dan memberikan SK kepada seluruh cabang PMII di seluruh Indonesia.
2. Mendesak OC untuk melakukan registrasi ulang, mengingat masih banyak cabang yang belum terdaftar secara sah dan peserta yang belum menerima ID card.
BACA JUGA:Bangga Terima Bintang Mahaputra Adipradana, Idham Azis: Untuk Motivasi Generasi Polri
3. Menolak forum pleno 1 dan 2 yang dijalankan semena-mena oleh Ketua Umum PB PMII, M. Abdullah Syukri.
4. Menegaskan larangan bagi Ketua Umum PB PMII, M. Abdullah Syukri, untuk meninggalkan Palembang dan meminta pertanggungjawaban penuh atas kekisruhan yang terjadi dalam kongres, serta mengungkap transparansi anggaran secara jelas.
5. Mendesak SC untuk melakukan konsolidasi bersama OC, para kandidat, Ketua Umum PB PMII, ketua PKC, dan PC PMII di seluruh Indonesia demi berlangsungnya kongres yang sehat.
BACA JUGA:KPK Jadwal Ulang Periksa 2 Pegawai KB Valbury Terkait Dugaan Korupsi PT Taspen